Bos SKK Migas akui instansinya masih banyak borok

Rencana pengubahan SKK Migas menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus dianggap terburu-buru.

2015-06-16 17:49:34

SKK Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas (SKK Migas) menilai rencana pengubahan instansinya menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus dianggap terburu-buru. SKK Migas meminta diberi waktu untuk berbenah.

Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi mengakui bahwa masih banyak kebobrokan dalam lembaga yang dipimpinnya. Namun diyakininya, kondisi itu juga banyak dialami para pelaku usaha migas.

"Sebagai kepala SKK Migas, saya akui ada boroknya, maka itu saya mau mengubah jadi baik," kata Amin di Jakarta, Selasa (16/6).

Amin menambahkan wacana peleburan PT Pertamina dan SKK Migas bakal sulit dilakukan. Sebab kedua lembaga ini sama-sama masih berbenah diri.

"Lebih baik Pertamina dibenahi, SKK Migas dibenahi. Nanti kita lihat 10 tahun seperti apa. Dari situlah lebih baik keduanya digabung atau tidak," terangnya.

Sebelumnya, kasus korupsi besar di SKK Migas perlahan mulai terbongkar. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi penjualan kondensat pada 2009 lalu yang merugikan negara mencapai Rp 2 triliun.

Kemudian ada juga kasus yang menimpa mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada 2013 lalu atas. Rudi diduga menerima suap sebesar Rp 7 miliar yang dilakukan PT Kernel Oil. Modus menggerogoti uang negara di SKK Migas terbilang masih menggunakan cara lama, yaitu dengan melakukan penjualan minyak mentah milik negara.

(mdk/bim)