Bos BPS Ungkap Penyebab Ketidaksesuain Data Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan hingga saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian data sektoral antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menurutnya, data yang dikumpulkan oleh Kementerian/Lembaga Pusat berbeda dengan data yang dikumpulkan oleh Dinas atau Instansi di daerah.

2018-11-26 12:29:46

BPS

Sebagai contoh, terjadi perbedaan data jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Yogyakarta antara Kementerian dengan Dinas di daerah. Data Kementerian mencatat pada tahun 2015/2016, jumlah guru SD di Yogyakarta berjumlah 20.809 orang. Namun jika menilik data daerah, jumlah guru SD berjumlah 19.897. Jadi ada selisih 912 orang.

"Kemana yah gurunya. Ngumpet atau kemana? Ataukah me-record-nya pada waktu yang berbeda. Begitu juga jumlah murid SD di sana. Ada perbedaan sekitar 1.265," kata dia dalam diskusi 'Satu Data Indonesia', di Jakarta, Senin (26/11).

Dia menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data Pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya berkaitan dengan metode pengumpulan data. Data yang berbeda bisa disebabkan oleh perbedaan metodologi pengumpulan data yang dipakai Pemerintah Pusat dengan Dinas atau Instansi di daerah.

"Mungkin karena terjadi perbedaan metodologi. Semua data mentah yang sama tapi diproses dengan metodologi yang berbeda maka hasilnya akan berbeda," jelas Kecuk.

Selain metodologi, ketidaksesuaian data bisa juga disebabkan oleh berbedanya waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Perbedaan waktu. Kalau kita bicara data yang pada awal tahun berbeda dengan dengan pada akhir tahun," ujar dia.

"Atau jangan-jangan itu disebabkan oleh ketidaktelitian," imbuhnya.

Karena upaya memperbaiki kualitas pengumpulan data harus terus dilakukan. Sebab perbedaan data akan sangat berdampak pada proses pengawasan terhadap satu sektor serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor bersangkutan.

"Perbedaan data yang kecil pun akan menjadi masalah untuk perencanaan dan monitoring," tandasnya.

(mdk/azz)