Indef Soal Defisit Neraca Perdagangan: Kebutuhan Dalam Negeri Kita Tinggi

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 1,82 miliar. Defisit ini berasal dari impor sebesar USD 17,62 miliar dan ekspor sebesar USD 15,80 miliar.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai secara tren neraca perdagangan Indonesia memang dalam kondisi yang tidak begitu bagus. Ini masih didominasi oleh kebutuhan dalam negeri yang tinggi, kemudian hampir semua produk dalam negeri ada konten impor.

"Kebutuhan dalam negeri kita tinggi. Implikasinya adalah impor yang meningkat namun ekspor tumbuh tipis sekali," kata Eko saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/11).

Eko mengungkapkan, secara umum memang banyak yang memprediksi akan terjadi defisit. Namun harus dilakukan pemerintah adalah menjaga defisit ini agar tidak melebar. Di sisi lain, situasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China juga beribas pada masuknya barang impor dari kedua negara tersebut.

"Semua serba salah maju kena mundur kena. Kebutuhan utama kita cenderung bertumpu pada impor," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto, mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD 1,82 miliar. Defisit ini berasal dari impor sebesar USD 17,62 miliar dan ekspor sebesar USD 15,80 miliar.

"Dengan menggabungkan impor dan ekspor maka neraca perdagangan Indonesia defisit sebesar USD 1,82 miliar pada Oktober 2018," ujarnya di Gedung BPS, Jakarta.

Impor Indonesia pada Oktober meningkat tajam sebesar 20,60 persen jika dibandingkan pada September 2018. Sementara jika dibandingkan dengan Oktober 2017, impor naik 23,66 persen.

"Ini karena impor migas naik sebesar 26,97 persen dan non migas naik 19,42 persen jika dibandingkan dengan September 2018," jelas Suhariyanto.

Migas sendiri mencatatkan impor pada Oktober sebesar USD 2,91 miliar. Sementara pada sektor non migas mencatatkan impor sebesar USD 14,71 miliar. "Impor ini tetap menjadi perhatian pemerintah, supaya bisa dikendalikan," jelas Suhariyanto.