Bisnis Properti Lesu, HIPMI: Developer Butuh Keringanan Kredit
Situasi ini membuat banyak pelaku usaha, khususnya dari kalangan UMKM menengah, kesulitan menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban kredit.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari, menyoroti kondisi sektor properti yang dalam lima tahun terakhir tertekan akibat penurunan daya beli masyarakat.
Situasi ini membuat banyak pelaku usaha, khususnya dari kalangan UMKM menengah, kesulitan menjaga arus kas dan memenuhi kewajiban kredit.
“Teman-teman yang bergerak di bidang properti pada lima tahun terakhir ini mengalami beberapa kendala karena daya beli masyarakat kita yang sedang menurun. Artinya, sektor properti ini kurang mendapatkan demand yang bagus,” kata Akbar dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan HIPMI bersama Menteri PKP di Jakarta, Minggu (7/9).
Akbar menjelaskan, stagnasi pasar properti menimbulkan efek domino berupa kesulitan membayar kredit yang telah diambil oleh developer maupun kontraktor.
“Akhirnya terjadi SLIK ataupun OJK, SLIK OJK yang teman-teman yang di bidang properti ini mengalami kolektabilitas,” ujarnya.
Menurutnya, kredit produktif yang digunakan para developer berbeda dengan kredit konsumsi pribadi.
“Kalau kredit konsumsi untuk beli mobil, beli rumah dia macet, mungkin kita enggak mungkin memaafkannya atau memberikan amnesti. Tapi kalau developer macet karena keadaan ekonomi makro, saya berharap Pak Menteri bisa menyampaikan kepada Bapak Presiden agar diberikan amnesti ataupun kemudahan supaya mereka bisa mendapatkan lagi kredit-kredit yang sekarang dilakukan oleh program pemerintah ini,” tegas Akbar.
Komitmen HIPMI Sambut Program Kredit Pemerintah
Meski meminta adanya relaksasi kredit, Akbar memastikan HIPMI tetap berkomitmen mendukung program pembiayaan yang digulirkan pemerintah.
Ia menyebut pengusaha muda siap memanfaatkan fasilitas kredit hingga Rp20 miliar dengan bunga subsidi 5 persen demi menggerakkan sektor properti dan UMKM menengah.
“Dari sisi supply kami sangat menyambut baik program yang bisa mengakomodasi kredit, fasilitas yang disubsidi oleh pemerintah 5 persen, dalam hal ini Rp130 triliun, ini bisa tepat sasaran,” pungkasnya.
Akbar berharap dukungan pemerintah dan perbankan dapat membantu pengusaha muda daerah naik kelas serta melahirkan pengusaha baru.
Dengan begitu, sektor properti dapat kembali hidup, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.