BI: Pada 2034, 75 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan

Peran Bank Indonesia dalam smart city ini terkait dengan sistem pembayaran.

2016-06-02 16:54:35

Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan konsep Kota Pintar atau Smart City diperlukan untuk mendukung segala kebutuhan kaum urban di perkotaan. Sebab, pada 2035, sekitar 75 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan.

"Kita melihat bahwa 75 persen dari penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan di 2035. Perlu ada masterplan untuk pengembangan smart city," kata Agus di Kantornya, Jakarta, Kamis (2/6).

Agus memaparkan data Asian Development Bank (ADB) di mana tercatat sebanyak 80 persen pertumbuhan ekonomi di Asia didorong oleh aktivitas di perkotaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Agus menilai, Indonesia memiliki banyak kota potensial menjadi smart city, seperti Balikpapan, Bontang, Banjarmasin serta Makassar dan Manado.

"Smart city itu tentu pertama harus selaras dengan RPJP 2005-2025 dan RPJMN. Tentang kawasan perkotaan, disiapkan Bappenas dengan menyesuaikan Undang-undang, itu akan baik sekali," tutur Agus.

Lebih lanjut Agus mengungkapkan komponen pendukung utama smart city. Selain smart economy, kota tersebut juga harus mulai smart living, smart people, smart mobility, smart environment, dan smart governance.

"Ini yang harus dalam master plan pengembangan kota," ujar Agus.

Sebagai pendukung, Agus menilai perlu membentuk unit smart city. Hal ini untuk menghindari persoalan di kemudian hari dan juga sosok yang bertanggung jawab dalam hal pengembangan konsep smart city.

Sementara itu, peran Bank Indonesia dalam smart city ini terkait dengan enam komponen smart. Keenam komponen tersebut, kata Agus, berkaitan dengan sistem pembayaran.

BI juga sudah mengidentifikasi bahwa smart payment bisa g to g (government to government), g to b (government to business), g to p (government to people), (people to government), dan b to g (business to government).

"Ini kita juga lihat beberapa kota menggunakan APBD dengan efisien sekali, semua nontunai, pajak dan restribusi juga dengan elektronifikasi. Ini dimulai ke penerima bantuan sosial. Ini kita lakukan secara nontunai," ujarnya.

(mdk/bim)