Beda pendapat soal Blok Masela, Bos SKK Migas temui Menko Rizal

Menko Rizal minta Blok Masela pakai pipa gas. Sementara,SKK Migas ngotot pakai kapal gas terapung.

2015-10-08 13:01:12

rizal ramli

‎Tindakan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli kembali memicu polemik, yaitu soal pengembangan Blok Masela, di Maluku. Rizal menginginkan pengembangan blok tersebut menggunakan pipa gas ke Kepulauan Aru, sehingga infrastruktur di Maluku berkembang.

Namun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tetap ngotot memakai kapal gas alam cair terapung (Floating LNG). Alasannya, pengembangan dengan kapal lebih murah ketimbang memakai pipa gas.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi langsung menemui Rizal Ramli karena perbedaan pendapat pengembangan blok dengan cadangan gas 10,7 triliun kaki kubik (TCF).

"Kemarin itu, Kepala SKK Migas (Amien Sunaryadi) datang ke kantor. Kami bertukar pikiran untuk cari solusi yang optimum," ungkapnya di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (9/10).

Rizal sadar pembangunan Blok Masela tidak semudah dengan hanya membandingkan soal biaya pembangunan dua opsi pengembangan blok tersebut. Menurut dia, perbandingan harga dan biaya hanya masalah kecil dalam pembangunan infrastruktur di Blok Masela.

"Itu pendekatan hitungan (accounting) saja, tapi kami ingin pendekatan ekonomi supaya manfaatnya juga sebesar-besarnya buat rakyat dan masyarakat kita, terutama penduduk Maluku. Ini perlu wawasan yang lebih luas daripada sekitar itu saja," tegasnya.

Mantan dirut Bulog ini menegaskan Menteri ESDM Sudirman Said tak hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, Rizal mengaku pertemuannya dengan Amine berjalan dengan baik.

"Pertemuan kami dengan Pak Amien baik dan konstruktif," tutupnya.

Sebagai informasi, pengembangan Blok Masela dengan menggunakan pipa gas mencapai USD 19,3 miliar. Sedangkan, penggunaan kapal gas alam cair terapung hanya mencapai USD 14,8 miliar.

Namun, pengembangan memakai pipa gas mengalami kendala lantaran di bawah laut Aru ada palung sepanjang 150 km sehingga pengembangan ini dinilai berbahaya.

(mdk/bim)