Baru 3 Bulan, Pemerintahan Prabowo Sudah Bangun 66.349 Unit Rumah Subsidi
Total rumah subsidi yang telah terwujud hingga 5 Januari 2024 mencapai 66.349 unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyampaikan laporan terkait program KPR subsidi yang sedang berjalan selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2024.
“Realisasi KPR subsidi periode 20 Oktober 2024 sampai 5 Januari 2024. Jadi 20 Oktober kenapa? Pada saat Presiden Prabowo dilantik baru sampai 5 Januari. Ya nanti hari Rabu saya update datanya, kenapa? Karena 3 bulan Pak Prabowo dilantik 20 Oktober, berarti sampai 20 Januari itu 3 bulan,” kata Maruarar dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (20/1).
Dalam laporannya, Menteri yang akrab di sapa Ara ini mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Secara keseluruhan, terdapat 10.731 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan.
Sementara itu, ada sekitar 8.445 unit rumah yang sudah selesai dibangun namun belum melalui akad kredit. Akad sendiri adalah tahap di mana pembeli dan bank menyelesaikan transaksi pembayaran untuk memperoleh rumah subsidi.
Untuk unit yang sudah mendapat persetujuan kredit dari bank tetapi belum melakukan akad, angkanya mencapai 11.355 unit. Adapun unit yang telah berhasil melalui proses akad hingga saat ini tercatat sebanyak 14 unit rumah.
“Saya jelaskan ya, ready stock itu bangunannya sudah selesai, tapi belum akad. Belum akad itu belum transaksi dengan pembeli, dengan rakyat. Persetujuan kredit, dari bank sudah setuju, artinya fisiknya sudah ya kalau persetujuan kredit, tapi belum akad itu 11.355. Yang sudah sempurna akad 14 (unit),” jelasnya.
Di sisi lain, realisasi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah dibangun dan diakad mencapai 34.420 unit, sementara akad KPR Tapera Khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) mencapai 1.384 unit. Total rumah subsidi yang telah terwujud hingga 5 Januari 2024 mencapai 66.349 unit.
“Realisasi KPR Sejahtera FLPP sudah dibangun dan akad 34.420. Akad KPR Tapera Khusus PNS sudah dibangun dan akad 1.384. Jadi total sampai 5 Januari sebanyak 66.349 (unit rumah),” ujarnya.
Tantangan dan Inovasi Program Perumahan
Dalam kesempatan ini, Menteri Ara juga menyampaikan tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencapai target rumah subsidi. Salah satunya adalah bagaimana memastikan program ini tepat sasaran.
Menteri Ara temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Maruarar mengakui adanya kasus di mana bantuan sosial atau rumah subsidi justru diterima oleh orang-orang yang seharusnya tidak berhak, seperti mereka yang memiliki mobil atau memiliki penghasilan yang cukup.
“Contohnya, ya kita jujur aja, kadang bansos, orang yang kaya dapat. Betul nggak, begitu ya? Orang yang punya mobil dapat. Nah itu kita harus perbaiki. Bagaimana tempat sasaran? Itu tantangan kami ke depan. Ya, Ibu Dirjen juga itu tantangannya ke depan. Bagaimana tempat sasaran?,” ujarnya.
Tantangan lainnya adalah memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, sering kali ada perbedaan kualitas antara rumah yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab dengan yang tidak.
“(Tantangan) kedua adalah,bagaimana mendapatkan developer yang bertanggung jawab? Kenapa? Rakyat itu bangunnya, bayarnya sama. Tapi dia bakal sial kalau dapat developer yang nggak bertanggung jawab,” ujar Ara.
Dukungan OJK
Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung program pemerintah terkait penyediaan rumah bagi masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki rumah melalui program 3 juta rumah.
OJK memberikan ruang bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk mengambil kebijakan pemberian kredit/pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite dan pertimbangan bisnis. Hal ini dalam proses pemberian kredit/pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).
SLIK berisi informasi yang bersifat netral dan bukan merupakan informasi daftar hitam. SLIK digunakan untuk meminimalkan asymmetric information (moral hazard dan adverse selection), dalam rangka memperlancar proses kredit/pembiayaan dan penerapan manajemen risiko oleh LJK. Di samping itu, SLIK yang kredibel sangat diperlukan dalam rangka menjaga iklim investasi di Indonesia.
Penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit/pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit/pembiayaan.
Tidak terdapat ketentuan OJK yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar, termasuk apabila akan dilakukan penggabungan fasilitas kredit/pembiayaan lain, khususnya untuk kredit/pembiayaan dengan nominal kecil.
Hal ini ditunjukkan dengan praktik yang telah dilaksanakan oleh LJK, di mana per November 2024, tercatat sebesar 2,35 juta rekening kredit baru diberikan oleh LJK kepada debitur yang sebelumnya memiliki kredit non-lancar dari seluruh pelapor SLIK.