Banyak rintangan, DPR minta Jokowi kerja keras kejar target 2016

"Pemerintah juga harus menyiapkan instrumen yang tegas dan ketat untuk menjaga stabilitas harga pangan."

2015-08-18 22:15:00

Ekonomi Indonesia

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Andreas Eddy Susetyo ikut mengomentari RAPBN 2016 yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Menurutnya, Jokowi harus bekerja keras untuk mencapai semua target ditetapkan. Pasalnya, Indonesia kini menghadapi masalah yang cukup berat.

Salah satu masalah krusial adalah kerentanan Indonesia di sektor pangan dan pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Tidak hanya itu, merosotnya harga minyak dunia serta devaluasi Yuan juga harus jadi perhatian pemerintah ke depannya.

"Devaluasi Yuan telah menambah ketidakpastian ekonomi global sehingga menambah kekhawatiran perekonomian dunia yang jika berlanjut berpotensi menimbulkan krisis lebih parah," kata Andreas dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (18/8).

Andrean menegaskan, Indonesia hingga kini masih sangat rentan terhadap harga pangan. Pemerintah seolah tidak bisa menghabisi permainan para spekulan dan mafia. Sehingga lonjakan harga berbagai komoditas seperti cabai, beras, daging dan bahan pangan lain menjadi tradisi yang tak terselesaikan.

"Pemerintah juga harus menyiapkan instrumen yang tegas dan ketat untuk menjaga stabilitas harga pangan, tidak cukup hanya melalui dana cadangan tetapi juga penguatan lembaga otoritas pangan melalui revitalisasi Bulog," tuturnya.

Di sisi lain menurut politisi PDIP ini, pembenahan tata niaga dan distribusi serta persediaan. Hal tersebut berkaitan dengan stabilitas harga pangan adalah hal yang sudah tidak bisa ditunda lagi.

"Berbagai aksi itu harus dilakukan apabila Pemerintah serius menurunkan target tingkat inflasi tahun 2016," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi menyampaikan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta nota keuangan 2016 di depan DPR dan DPD RI, di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).

Jokowi menuturkan, pemerintah memperhatikan dinamika perekonomian global dalam penyusunan asumsi makro RAPBN 2016. Dengan memperhatikan situasi ekonomi dunia saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan ditarget 5,5 persen.

"Kondisi ekonomi global membaik, kinerja ekspor, impor permintaan produk Indonesia meningkat. Pembangunan infrastruktur mendorong kinerja," ujar Presiden Jokowi.

Peningkatan konektivitas dan realokasi ke sektor produktif diharapkan bisa menahan laju inflasi. Sehingga pemerintah menargetkan tekanan inflasi tahun depan di kisaran 4,7 persen.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, perlambatan ekonomi China yang diikuti kebijakan devaluasi mata uang Yuan, sangat berdampak pada pergerakan nilai tukar Rupiah tahun depan. "Nilai tukar Rupiah Rp 13.400 per USD," ucapnya.

Sementara untuk suku bunga SBN 3 bulan diasumsikan berada di tingkat 5,5 persen. Target tersebut berangkat dari keyakinan semakin menariknya surat utang negara di mata investor.

Sedangkan untuk produksi migas ditargetkan mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari. Terdiri dari 830.000 barel per hari untuk lifting minyak dan 1,1 juta per hari (setara minyak) untuk produksi gas.

Perkembangan harga komoditas dan energi dunia dan pergerakan nilai tukar dan perubahan iklim menjadi dasar penentuan harga minyak Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD 60 per barel.

"Asumsi ini mempertimbangkan faktor pasokan dan geopolitik," imbuhnya.

(mdk/idr)