Bahlil Setor Laporan ke Presiden Prabowo, IUP Tak Jelas Siap Dicabut
Bahlil melapor ke Prabowo soal evaluasi IUP tambang di kawasan hutan. Pemerintah siap mencabut izin bermasalah sesuai arahan Presiden.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang meminta penataan izin tambang dalam waktu singkat.
Bahlil menyampaikan laporan itu usai bertemu Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Ia menegaskan evaluasi dilakukan berdasarkan arahan langsung kepala negara.
"Saya juga tadi baru habis melapor kepada Bapak Presiden dalam rangka menindaklanjuti perintah Bapak Presiden waktu di raker kemarin terkait dengan penataan lahan-lahan IUP perizinan tambang di dalam kawasan hutan," kata Bahlil.
Evaluasi IUP di Berbagai Kawasan Hutan
Menurut Bahlil, penataan IUP mencakup sejumlah kawasan, mulai dari hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam dan area hutan lainnya.
Ia menyebut telah memenuhi target waktu yang diberikan Presiden untuk melaporkan hasil evaluasi.
"Tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini saya sudah melaporkan," ujarnya.
Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut dinilai positif dan telah mendapatkan arahan lanjutan untuk segera ditindaklanjuti.
"Insya Allah hasilnya juga baik dan sudah saya mendapat arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut," pungkas Bahlil.
Perintah Tegas Cabut IUP Bermasalah
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap IUP yang berada di kawasan hutan, khususnya yang dinilai tidak jelas statusnya. Ia menyoroti adanya ratusan izin tambang yang bermasalah.
"Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM, saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP-IUP nggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan," jelas Prabowo dalam rapat kerja pemerintahan di Istana Merdeka, Rabu (8/4/2026).
Presiden menegaskan agar izin yang tidak memenuhi ketentuan segera dicabut tanpa kompromi.
"Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu IUP ya, cabut semua itu," sambungnya.
Prabowo juga menekankan langkah tersebut diambil demi kepentingan nasional dan perlindungan masyarakat.
"Kita sudah enggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Enggak ada kasihan sekarang ya. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," tutur dia.
Dalam arahannya, Presiden meminta laporan hasil evaluasi disampaikan dalam waktu satu minggu, lebih cepat dari usulan awal dua minggu.
"Berapa hari laporan kembali ke saya?" tanya Prabowo.
"Dua minggu saya laporan," jawab Bahlil.
"Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu," ujar Prabowo.
"Siap," ucap Bahlil.
Prabowo menegaskan, izin tambang yang tidak sesuai prinsip akan dicabut dan pengelolaan sumber daya akan diperkuat oleh negara.
"Kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip yg ga beres kita cabut harus di tangan negara dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita," jelasnya.