Bahlil Perintahkan BPH Migas Tambah Kuota BBM Subsidi Permanen untuk Papua
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan BPH Migas menambah kuota BBM subsidi di Papua secara permanen, menyusul keluhan antrean panjang di Manokwari.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah mengeluarkan perintah tegas kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Perintah ini bertujuan untuk segera menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Papua, termasuk jenis solar dan Pertalite. Keputusan ini diambil sebagai respons cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat.
Instruksi tersebut disampaikan Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Menteri Bahlil menekankan pentingnya penambahan pasokan BBM bersubsidi untuk mencegah kelangkaan dan antrean panjang. Ia juga meminta agar tidak ada kekurangan cadangan BBM di Papua.
Tidak hanya Papua, Bahlil juga meminta BPH Migas untuk mempertimbangkan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi wilayah Aceh. Langkah ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan akses energi di daerah-daerah yang dianggap memiliki loyalitas tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peningkatan Pasokan BBM Subsidi Mendesak di Papua
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara langsung memerintahkan BPH Migas untuk segera merealisasikan penambahan kuota BBM bersubsidi. Perintah ini mencakup jenis Pertalite dan biosolar, yang merupakan Bahan Bakar Minyak Penugasan (PSO) dari pemerintah. BBM PSO didistribusikan oleh Pertamina dengan harga yang telah ditetapkan, yakni Rp10 ribu per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk biosolar.
Instruksi tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam waktu satu minggu ke depan. Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota ini krusial untuk memastikan ketersediaan pasokan. Ia juga menekankan pentingnya menjaga cadangan BBM agar tidak terjadi kelangkaan di Papua.
Selain Papua, Menteri Bahlil juga menyoroti kebutuhan serupa di Aceh. Ia menggarisbawahi bahwa kedua wilayah tersebut merupakan bagian penting dari NKRI. Oleh karena itu, aparat negara harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di sana.
Keluhan Antrean Panjang di Manokwari Memicu Tindakan
Perintah Menteri Bahlil muncul setelah adanya keluhan dari Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew. Cheroline menyampaikan keprihatinannya mengenai antrean panjang yang terus terjadi dalam pembelian BBM di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Situasi ini telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Cheroline mengungkapkan bahwa pada November 2025, BPH Migas sempat mengabulkan permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi. Kuota tersebut dinaikkan dari 10 kiloliter (KL) menjadi 15 KL. Namun, penambahan ini hanya berlaku selama dua minggu, setelah itu antrean panjang kembali terjadi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi sementara tidak cukup untuk mengatasi masalah kelangkaan BBM di Manokwari. Masyarakat setempat masih menghadapi kesulitan dalam mengakses bahan bakar, yang berdampak pada aktivitas sehari-hari mereka.
Permintaan Permanen dan Penambahan Titik Distribusi
Menyikapi permasalahan tersebut, Cheroline Chrisye Makalew mendesak Menteri Bahlil agar kuota BBM bersubsidi dapat ditambah secara permanen. Ia meminta agar kuota harian di Manokwari dinaikkan dari 10 KL menjadi 15 KL secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan pasokan jangka panjang.
Selain penambahan kuota, Cheroline juga mengajukan permintaan untuk menambah jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjual BBM PSO. Saat ini, hanya ada dua SPBU yang melayani BBM bersubsidi di Manokwari. Ia berharap jumlahnya dapat ditingkatkan menjadi tiga SPBU.
Penambahan titik distribusi ini diharapkan dapat mengurangi konsentrasi antrean di SPBU yang ada. Dengan lebih banyak SPBU yang menyediakan BBM bersubsidi, akses masyarakat terhadap bahan bakar esensial akan semakin mudah dan merata.
Sumber: AntaraNews