Bahlil Duga Ada Kepentingan Asing di Balik Protes Tambang Nikel Kawasan Raja Ampat
Bahlil berpandangan ada pihak asing yang tidak suka dengan upaya program hilirisasi mineral yang tengah digencarkan pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara terkait polemik keberadaan tambang nikel di Pulau Raja Ampat yang dikhawatirkan merusak ekosistem lingkungan alam.
Bahlil menduga polemik keberadaan tambang nikel tersebut ditunggangi phak asing. Dia berpandangan ada pihak asing yang tidak suka dengan upaya program hilirisasi mineral yang tengah digencarkan pemerintah.
"Disaat bersamaan dalam berbagai kesempatan, saya katakan bahwa ada pihak-pihak asing yang tidak senang atau kurang berkenang dengan proyek hilirisasi ini," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6).
Bahlil menjelaskan, terkait keberadaan tambang nikel di Pulau Gag Raja Ampat sendiri dikelola oleh PT Gag Nikel yang telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2017. Dia menyebut PT GAG Nikel merupakan anak usaha perusahaan BUMN PT Antam.
"Jadi, dan IUP-nya itu sekali lagi, IUP produksinya 2017. Saya masih Ketua Umum HIPMI Indonesia. Ketua Umum BPP HIPMI," tegasnya.
Dia mengaku dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Raja Ampat untuk mengecek langsung perihal informasi kerusakan lingkungan di kawasan wisata Raja Ampat akibat dari produksi tambang nikel. Kunjungan kerja ini dilakukan agar dirinya mendapatkan gambaran objektif terkait masalah yang ada di lapangan.
"Saya sendiri akan turun, tapi mungkin sambil itu saya akan mengecek langsung di lokasi pulau Gag. Supaya apa? Saya ingin ada objektif. Kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya, nanti kami akan sampaikan setelah proyek lapangan terjadi," tandasnya.
Kawasan Wisata Raja Ampat Terancam Rusak
Raja Ampat, surga bawah laut yang terkenal dengan keindahan terumbu karang dan keanekaragaman hayatinya, kini menghadapi ancaman serius. Aktivitas tambang nikel di wilayah tersebut memicu kontroversi dan kekhawatiran akan kerusakan lingkungan yang tak terpulihkan.
Walhi Papua melaporkan adanya tiga izin usaha pertambangan (IUP) nikel yang beroperasi di pulau-pulau kecil Raja Ampat.
Pulau-pulau tersebut yaitu Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. Keberadaan tambang ini bertentangan dengan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil jika berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Sebuah unggahan di Instagram Story Rakyat pun viral di media sosial. Unggahan tersebut menunjukkan potret terbaru kondisi salah satu pulau di Raja Ampat yang sudah dieksekusi untuk hilirisasi nikel.
"The Last Paradise : Satu persatu keindahan alam Indonesia di rusak dan dihancurkan hanya demi kepentingan sesaat dan golongan oligarki serakah," dikutip dari akun @storyrakyat, Kamis (5/6).