Asosiasi minta pajak barang mewah ponsel ditinjau ulang

Ponsel digunakan oleh berbagai kalangan dan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi.

2014-04-10 18:00:00

Pajak

Rencana pemerintah untuk menerapkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada ponsel mendapat penolakan dari Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI). Rencana ini dinilai tidak strategis dan dapat berakibat buruk pada masyarakat Indonesia.

Ketua Umum APSI Hasan Awla mengatakan ponsel saat ini tidak lagi menjadi barang mewah. Menurut dia, ponsel saat ini banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dan memberikan manfaat besar terutama bagi pertumbuhan ekonomi.

"Kalau ponsel dianggap barang mewah, ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi," ujar Hasan dalam konferensi pers di bilangan SCBD, Jakarta, Kamis (10/4).

Hasan mengatakan, selama ini pemerintah telah memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen pada penjualan ponsel dan Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 persen. Apabila PPnBM diberlakukan dapat membebani distributor dan memicu hilangnya pendapatan negara.

"Pemerintah akan kehilangan PPN yang selama ini sudah dibayat oleh importir resmi dan bila dihitung dari transaksi di industri ponsel yang berkisar Rp 50 triliun setahun maka PPN yang akan hilang sebesar Rp 5 triliun," ungkap Hasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum APSI Lee Kang Hyun menjelaskan rencana PPnBM juga dapat memicu semakin membesarnya peredaran ponsel melalui pasar gelap. Hal ini dapat membuat distributor resmi gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan produk pasar gelap.

"Perkiraan saya, kalau PPnBM 20 persen diterapkan, pasar gelap akan tumbuh mencapai 50 persen," ungkap Lee.

Lebih lanjut, Lee menerangkan, penerapan PPnBM sebenarnya sudah pernah terjadi pada tahun 2001-2002. Dampaknya, pasar gelap tumbuh begitu besar dan tidak dapat dikontrol, sehingga merugikan pemerintah sendiri.

"Dari pengalaman itu, kami minta tolong dipertimbangkan lagi," pungkas Lee

(mdk/yud)