Anggota DPR ini malah tak setuju program Jokowi tekan dwelling time

"Seharusnya pemerintah tidak perlu menekan dwelling," ucap Anggota Komisi VI DRP RI, Bambang Haryo Soekartono.

2016-02-20 16:04:00

Dwelling time

Anggota Komisi VI DRP RI, Bambang Haryo Soekartono mengkritik upaya pemerintah Jokowi-JK menekan dwelling time di pelabuhan. Menurutnya, hal ini bisa menjadi bumerang bagi pasar domestik. Sebab, dwelling time yang terlalu longgar akan memudahkan masuknya barang impor ilegal dan di bawah standar.

Dwelling time adalah lamanya notifikasi di terminal/pelabuhan sejak mulai dari kapal, penumpukan peti kemas di lapangan, sampai dengan peti kemas keluar dari terminal/pelabuhan.

Bambang menyebut, seharusnya pemerintah tidak perlu menekan dwelling time sehingga pemeriksaan menjadi longgar, apalagi untuk barang impor yang melalui jalur merah.

"Impor yang lewat jalur merah harus ketat dan teliti, jadi kalau dwelling time-nya agak lambat wajar. Kalau impor jalur hijau dan jalur kuning kan sekarang sudah hitungan jam, tidak ada masalah," katanya dalam siaran pers kepada merdeka.com, Sabtu (20/2).

Presiden Joko Widodo sebelumnya memerintahkan seluruh menteri terkait untuk menekan dwelling time di Tanjung Priok menjadi di bawah 5 hari.

Pada 17 Februari 2016, data Dashboard Online Sistem Informasi Dwelling Time Tanjung Priok sudah menunjukkan angka 3,37 hari. Pada Juli 2015, data dwelling time masih berkisar 7-8 hari.

Bambang khawatir pelonggaran pemeriksaan untuk mengejar target dwelling time akan semakin memudahkan masuknya barang impor ilegal dan non-standar.

"Kalau barang impor selundupan dan non-SNI marak, industri dan konsumen di dalam negeri akan dirugikan, pasar produk lokal makin tergerus," ujarnya.

Dia mengatakan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) yang bisa menurunkan dwelling time tetap ditekan oleh pemerintah. Padahal, fasilitas itu hanya terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan Medan.

Selain dwelling time kian longgar, peluang masuknya barang impor ilegal dan non-standar semakin terbuka lebar dengan banyaknya pelabuhan internasional yang mencapai 141 pelabuhan.

"Pemerintah harus melihat masalah ini secara komprehensif, jangan sampai ingin cepat tetapi merugikan bangsa sendiri," ujarnya.

(mdk/idr)