Program 'karpet merah' percepat target pemangkasan dwelling time

Merdeka.com - Pemerintah mengaku mendapatkan target pencapaian efisiensi percepatan barang masuk khususnya pelabuhan. Dengan adanya layanan berbasis manajemen resiko mampu meminimalisir birokrasi rumit di gerbang masuk industri.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Arlinda mengakui selama ini Presiden Joko Widodo menekankan adanya penghematan waktu pada proses keluar masuk barang melalui pelabuhan. Menurut dia, dengan adanya layanan berbasis manajemen resiko ini mampu melampaui target yang sudah dicanangkan.

"Indonesia siap untuk kompetisi negara lain, karena kedepan efisiensi pelabuhan dan ekspor akan meningkat untuk menjawab tantangan atau perintah presiden dwelling time diminta turun tiga hari kedepan mampu menjadi 1,6 hari," kata Arlinda di Jakarta, Kamis (4/2).

Arlinda menegaskan layanan ini diterapkan langsung diterapkan di seluruh kementerian terkait. Dengan layanan ini, kata dia, akan mampu beri kepastian buat pelaku usaha.

"Kita bahagia karena lahir perintah dari Menko Perekonomian kepada seluruh kalau untuk bergabung dalam satu integrasi management risiko. Kami sampaikan Indonesia sudah Indonesia National Single Window (INSW), artinya sudah punya kesisteman perizinan nanti dari insiatif eksekusi bea cukai," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengakui selama ini setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya layanan ini semua menjadi satu pintu. Apalagi, kata dia, regulator lalu lintas keluar dan masuk jadi tanggung jawab bea dan cukai.

"Kalau selama ini management risiko DJBC, perdagangan karantina perindustrian sendiri, kedepan menjadi tunggal, sehingga yang ada bukan risiko bea cukai bukan lagi perdagangan, pertanian, perindustrian, kedepan dikumpulkan menjadi risiko pemerintah kaitannya perdagangan impor dan ekspor hanya satu risiko dikelola bersama," kata Heru.