AHY Dorong Infrastruktur Kapal dan Pelabuhan Hijau, Fokus Kawasan Timur Indonesia
Beberapa negara di kawasan ASEAN dan China sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan pelabuhan hijau.
Menteri Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perlunya memulai fase baru dengan mengganti kapal-kapal yang menghasilkan emisi tinggi dan beralih ke teknologi rendah karbon.
"Untuk memenuhi pengurangan emisi yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang kita, kita harus mulai fase untuk melakukan kapal-kapal yang memiliki emisi tinggi dan mengadopsi alternatif karbon rendah. Ini bukan soal kapal, tapi infrastruktur juga," kata AHY dalam Pembukaan Indonesia Maritime Week 2025 di JCC< Senin (26/5).
Langkah ini tidak hanya berfokus pada kapal, melainkan juga pada pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai. Kapal hijau memerlukan pelabuhan hijau sebagai bagian dari ekosistem transportasi ramah lingkungan.
"Kapal-kapal hijau butuh pelabuhan hijau," imbuhnya.
Pelabuhan hijau dimaksud harus dilengkapi dengan fasilitas pengisian bahan bakar alternatif seperti LNG dan hidrogen, serta sistem logistik pintar yang mendukung efisiensi operasional.
Beberapa negara di kawasan ASEAN dan China sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan pelabuhan seperti ini, menjadi contoh yang perlu diikuti Indonesia agar tidak tertinggal dalam perkembangan teknologi hijau.
"Ada stasiun untuk melakukan pen-charge LNG, hidrogen, dan juga untuk fasilitas bahan bakar dan smart logistics. Negara-negara ASEAN lainnya, juga China, sudah melakukan ini. Kita tidak bisa tertinggal dari mereka," jelas AHY.
Menurutnya, upaya ini juga menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan transportasi laut di dalam negeri.
Prioritas Pembangunan Pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia
Adapun fokus pembangunan pelabuhan tidak hanya di wilayah barat dan pusat, tetapi juga diarahkan secara khusus ke kawasan timur Indonesia, termasuk Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Pengembangan infrastruktur di kawasan ini menjadi kunci untuk meningkatkan aksesibilitas dan mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.
Pelabuhan yang memadai dan modern di wilayah timur diharapkan dapat menurunkan biaya logistik, yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi barang dan jasa di daerah-daerah tersebut.
"Kita juga memprioritaskan pengembangan pelabuhan di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Untuk bisa mengurangi biaya logistik dan meningkatkan aksesibilitas, investasi ini sangat penting sekali," ujarnya.
Inovasi Teknologi dan Pengelolaan Laut Berkelanjutan
Lebih lanjut, AHY mengatakan, inovasi di sektor transportasi laut sudah mulai diterapkan di beberapa daerah, seperti Bali yang mengembangkan transportasi laut lokal yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi. Contoh ini menunjukkan bahwa langkah kecil dapat memberi dampak besar dalam mengurangi jejak karbon sektor perhubungan.
"Kita sudah melihat inovasi berjalan di sektor perhubungan atau transportasi. Di Bali, misalnya, ada inisiatif yang menunjukkan betapa hijaunya terkait dengan transportasi laut lokal bisa mengurangi emisi dan membantu untuk pariwisata," ujarnya.
Di bidang perikanan, pemerintah mengambil langkah tegas untuk mengatasi praktik penangkapan ikan ilegal melalui perjanjian dan regulasi pelabuhan yang bertanggung jawab. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan menjadi fokus utama demi menjaga kelestarian ekosistem laut Indonesia.