60,3% Warga RI Disebut Miskin oleh Bank Dunia, Ini Klarifikasi BPS
BPS mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan data Bank Dunia.
Di tengah sorotan publik terhadap laporan Bank Dunia yang menyebut 60,3 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti angkat bicara. Dia mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru dalam menyimpulkan data tersebut tanpa memahami konteks dan metodologi yang digunakan.
"Angka 60,3 persen itu bukan berarti lebih dari separuh rakyat Indonesia miskin dalam pengertian yang biasa kita pahami," ujar Amalia.
Ia menjelaskan bahwa angka tersebut berasal dari standar garis kemiskinan Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas, yaitu pengeluaran minimum USD6,85 per hari per kapita berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2017.
Menurutnya, penting untuk memahami bahwa angka tersebut bukan konversi langsung dari dolar ke rupiah dengan kurs saat ini.
"Basisnya adalah PPP tahun 2017, bukan nilai tukar sekarang. Jadi angka konversinya tidak bisa disamakan," ujarnya.
Lebih lanjut, Amalia menyebut bahwa standar global Bank Dunia tersebut bersifat referensi, bukan kewajiban yang harus diterapkan secara seragam oleh semua negara.
"Masing-masing negara memiliki garis kemiskinan nasional yang dirancang sesuai karakteristik dan kondisi unik negaranya," jelasnya.
Indonesia sendiri, kata Amalia, memiliki sistem pengukuran kemiskinan yang mempertimbangkan standar hidup di tiap provinsi.
"Kita tidak menggunakan satu garis kemiskinan nasional untuk seluruh wilayah. Garis kemiskinan di DKI Jakarta tentu berbeda dengan Papua Selatan," ujarnya.
Ia mencontohkan, kebutuhan hidup dan harga barang pokok di DKI Jakarta tentu jauh berbeda dengan di provinsi lain, sehingga garis kemiskinan regional digunakan untuk mencerminkan realitas sosial-ekonomi setempat. Data ini kemudian diakumulasi untuk menghasilkan angka kemiskinan nasional.
Amalia menutup pernyataannya dengan ajakan agar masyarakat lebih bijak dalam memaknai laporan Bank Dunia.
"Data itu penting, tetapi konteks dan metodologinya lebih penting untuk dipahami. Mari kita gunakan data sebagai bahan refleksi, bukan sekadar angka untuk dihakimi," tutupnya.