57 Persen LPG Pertamina Diimpor dari Amerika Serikat

Porsi impor LPG Pertamina memang paling banyak didapat dari Amerika Serikat.

PT Pertamina (Persero) masih menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah, terkait rencana realokasi kuota impor minyak mentah dan LPG dari sejumlah negara ke Amerika Serikat (AS). Sebagai bagian dari rencana negosiasi Pemerintah RI ke Negeri Paman Sam, untuk kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso mengabarkan, saat ini pihaknya memiliki kerjasama dagang dengan beberapa perusahaan AS untuk tiga komoditas, yakni minyak mentah (crude oil), produk LPG, dan gas alam cair (LNG).

"Besarannya, untuk crude di sekitar 4 persen dari keseluruhan komposisi impor minyak mentah kita. Untuk LPG 57 persen," jelas Fadjar di Grha Pertamina, Jakarta, Senin (14/4).

Namun, Fadjar belum mengetahui berapa besaran kuota impor yang akan direalokasikan ke Amerika Serikat. Lantaran, izin impor oleh Pertamina seluruhnya perlu mendapat persetujuan dari pemerintah.

Fadjar mengatakan, penambahan impor minyak hingga LPG dari AS nanti bakal disesuaikan dengan kebutuhan domestik. Namun, ia belum bisa membeberkan porsi impor dari negara mana yang bakal dikurangi.

"Tentu kalau misalnya ada suatu peningkatan di satu negara, tentu akan disesuaikan. Supaya neraca impornya juga tidak berubah, karena kan kuota alokasi untuk impor dibatasi juga," kata dia.

Menurut informasi beredar, impor minyak mentah Pertamina paling banyak berasal dari Arab Saudi dan Nigeria. Namun untuk BBM, perusahaan pelat merah tersebut paling banyak mengambil dari negara tetangga Singapura.

Sementara, porsi impor LPG Pertamina memang paling banyak didapat dari Amerika Serika. Disusul negara di kawasan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Qatar.

Mengacu pada hal itu, Pertamina bakal membuat hitung-hitungan agar pengalihan impor ke AS tidak sampai membuat ongkos perseroan bengkak. "Salah satu yang akan kita kaji dan akan disampaikan ke pemerintah," pungkas Fadjar.