Perang Iran Jadi Strategi Politik Netanyahu agar Tak Jatuh dari Kekuasaan?
Kekuasaan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel sebelum serangan militer terhadap Iran sesungguhnya berada di ujung tanduk.
Kekuasaan Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel sebelum serangan militer terhadap Iran sesungguhnya berada di ujung tanduk. Dalam rentang waktu kurang dari sepekan, dua kali mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Israel digelar di parlemen.
Mosi pembubaran Knesset (parlemen Israel) menyeruak. Jika disetujui, pemilu bakal digelar dan Netanyahu bakal lengser dari jabatannya. Netanyahu pun berusaha menyelamatkan kekuasaannya.
Menariknya, semua ini berlangsung bersamaan dengan keputusan Israel melancarkan serangan militer ke Iran, musuh bebuyutannya yang selama puluhan tahun dituduh Netanyahu 'sebentar lagi memiliki senjata nuklir'.
Kamis (12/6/2025) pagi, koalisi sayap kanan yang dipimpin Netanyahu berhasil lolos dari ancaman pembubaran parlemen setelah mencapai kesepakatan mendadak dengan partai-partai ultra-Ortodoks. Kesepakatan tersebut menyelamatkan koalisi dari kehancuran, sekaligus menunda kemungkinan pemilu yang bisa memperlemah posisi Netanyahu yang tengah terdesak oleh meningkatnya tekanan oposisi dan publik.
Namun, upaya pembubaran parlemen kembali mencuat pada Senin (16/6/2025). Kali ini gerakan itu dilakukan partai-partai yang mewakili warga Arab di Israel. Namun, usaha itu gagal total karena tidak mendapat dukungan dari partai-partai tengah dan kanan.
Di antara kedua momen politik tersebut, Netanyahu memerintahkan militer zionis menyerang Iran dengan dalih menghambat negeri Para Mullah itu menciptakan senjata nuklir. Serangan itu tidak hanya menggemparkan dunia, tapi juga mengubah peta politik di Israel.
Netanyahu yang sebelumnya mulai tidak disukai dan terancam lengser dari kekuasaan, akhirnya mendapat dukungan publik dan elite politik Israel usai serangan terhadap Iran.
Salah satu suara dari kubu oposisi, Pnina Tamano-Shata, yang sebelumnya kritis kini mendukung Netanyahu. Dia bahkan secara terang-terangan menyebut mosi tidak percaya yang digulirkan partai-partai yang mewakili warga Arab di Israel pada hari Senin sebagai upaya yang "tidak sesuai dengan kenyataan".
Pernyataan Tamano-Shata sejalan dengan perubahan sikap sebagian besar partai oposisi yang kini justru berdiri bersama Netanyahu dalam konflik dengan Iran. Yair Lapid, mantan perdana menteri Israel dari kubu tengah, yang beberapa pekan sebelumnya menyerukan gencatan senjata di Gaza, kini menyatakan dukungan penuh terhadap operasi militer Israel ke Iran.
Dalam artikelnya di media lokal, ia bahkan menyerukan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Dalam sebuah foto, Lapid kemudian terlihat sedang bersalaman dengan Netanyahu dengan posisi berdiri di depan peta Iran.
Sementara itu, Naftali Bennett, mantan perdana menteri Isrel dari kelompok kanan dan kandidat kuat dalam pemilu berikutnya, menyatakan, "Tidak ada sayap kanan, tidak ada sayap kiri, tidak ada oposisi dan tidak ada koalisi". Hal itu diungkapkan menegaskan dukungannya terhadap operasi militer Israel ke Iran.
Meski demikian, tidak semua pihak bersuara sama. Aida Touma-Suleiman dari Partai Hadash-Ta’al mengkritik tajam konsensus politik yang terbentuk.
"Secara politis, peralihan dukungan terhadap perang oleh oposisi utama tidaklah mengejutkan. Mereka membutuhkan waktu satu setengah tahun untuk mengatakan bahwa membunuh anak-anak adalah hal yang dilarang. Mungkin mereka akan membutuhkan waktu satu setengah tahun lagi untuk menyadari bahwa mereka tidak harus secara otomatis mendukung Netanyahu setiap kali ada krisis baru," katanya dilansir Aljazeera, Kamis (19/6/2025).
Ia juga menyoroti minimnya suara alternatif di Israel. "Tidak ada suara di Israel yang mempertanyakan hal ini, selain kami, dan kami adalah warga Palestina dan kaum kiri, jadi tampaknya kami tidak dapat dipercaya,” ujarnya.
"Bahkan mereka yang menyebut diri mereka kaum kiri Zionis mendukung perang ini," lanjutnya.
"Orang Israel dibesarkan dengan pemahaman bahwa mereka dalam bahaya dan mereka harus melakukan apa saja untuk bertahan hidup," tegas Touma-Suleiman.
Dari Tekanan Politik ke Konsolidasi Perang
Kondisi politik Israel beberapa hari sebelum serangan ke Iran begitu tidak stabil. Netanyahu menghadapi tekanan dari parlemen, masyarakat sipil, bahkan militer yang mulai lelah menghadapi konflik berkepanjangan di Gaza.
Surat terbuka dari militer dan akademisi menuntut diakhirinya perang yang dianggap telah membebani kehidupan warga Israel. Tentara cadangan dilaporkan menolak untuk bertugas, sementara desakan penyelidikan terhadap kelalaian Netanyahu dalam peristiwa 7 Oktober 2023 semakin menguat. Kasus korupsi yang membelit dirinya sejak 2019 pun masih bergulir di pengadilan.
Namun kini, Netanyahu memimpin pemerintahan dan parlemen yang bersatu dalam satu suara yakni mendukung operasi militer terhadap Iran. Bahkan serangan balasan Iran ke Israel yang menewaskan sedikitnya 24 warga Israel di Tel Aviv, Haifa, dan kota-kota lainnya, tidak mengurangi dukungan tersebut.
Jajak pendapat yang dirilis Channel 14 Israel pada Senin menunjukkan peningkatan signifikan dalam dukungan publik terhadap Netanyahu. Media arus utama pun banyak menampilkan narasi yang menyokong kebijakan perang pemerintah zionis.
The Times of Israel, dalam editorialnya, menggemakan klaim dari Lapid dan politisi lainnya bahwa Iran telah melakukan kejahatan perang. Namun, tak satu pun menyentuh isu sensitif soal dakwaan genosida yang dilakukan Israel di Gaza yang tengah diproses di Mahkamah Internasional, atau surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant oleh Mahkamah Pidana Internasional.
Analis politik Israel, Nimrod Flaschenberg, menjelaskan narasi yang dibangun Netanyahu telah lama menancap dalam kesadaran kolektif masyarakat.
"Melalui kampanye (Panjang) yang dipimpin oleh Netanyahu dan yang lainnya, gagasan bahwa Iran adalah sumber dari semua sentimen anti-Israel di kawasan tersebut, bukan penderitaan warga Palestina, yang diduduki dan menjadi sasaran pembersihan etnis, telah mengakar kuat dalam politik Israel,” katanya.
"Gagasan bahwa Iran adalah sumber dari semua kejahatan telah mengakar kuat di masyarakat Israel," lanjutnya.
Antara Strategi dan Risiko Politik
Meski saat ini dukungan terhadap Netanyahu terlihat solid, bukan berarti ia bebas dari risiko politik. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dukungan rakyat bisa sirna secepat kedatangannya.
Dalam konflik Gaza, Netanyahu menetapkan target "kemenangan total" atas Hamas. Kini terhadap Iran, ia membidik pembubaran program nuklir negara tersebut, bahkan sempat menyinggung kemungkinan perubahan rezim di Teheran.
Namun, jalan menuju keberhasilan tidak selalu lurus. Dov Waxman, pakar studi Israel dari University of California, Los Angeles, menyebut Netanyahu sedang membuat pertaruhan besar.
"Jika perang tidak berhasil menghancurkan program nuklir Iran atau memaksa Iran untuk membuat konsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya guna mencapai kesepakatan nuklir baru, maka perang itu akan dianggap sebagai kegagalan di Israel, dan ini niscaya akan merugikan Netanyahu secara politis. Dan jika perang berlarut-larut dan korban di pihak Israel terus bertambah, maka opini publik Israel mungkin akan menentang perang itu dan menyalahkan Netanyahu karena memulainya," katanya.
Meski demikian, sejauh mana perubahan opini publik dapat membatasi langkah-langkah Netanyahu masih menjadi tanda tanya besar. Selama ini, ia berkali-kali mengabaikan desakan masyarakat agar pemerintahnya menegosiasikan pembebasan warga Israel yang ditawan Hamas di Gaza. Bahkan, sejumlah pejabat pemerintah dilaporkan mengkritik keluarga tawanan secara terbuka.
"Netanyahu hanya punya waktu beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa hari, dukungan publik yang tersisa baginya jika kerusakan terus berlanjut," ujar Flaschenberg.
"Namun seperti yang telah kita lihat di Gaza, itu tidak terlalu penting. Jadi jika ia memperpanjangnya, sebagai bagian dari kebijakannya yang jelas tentang perang tanpa akhir, maka itulah yang akan ia lakukan. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat menghentikan perang baru ini adalah sikap tegas AS. Itu saja," katanya.