Diprotes Kelompok Hindu Sayap Kanan, India Tutup Kampus Kedokteran karena Mayoritas Mahasiswa Muslim diterima
Hal itu dilakukan setelah tekanan dari kelompok Hindu sayap kanan yang memprotes penerimaan mayoritas mahasiswa Muslim di kampus tersebut.
Diskriminasi terhadap muslim di India terus menjadi-jadi. Kali ini India menutup sebuah perguruan tinggi kedokteran di wilayah Kashmir yang dikelola India setelah tekanan dari kelompok Hindu sayap kanan yang memprotes penerimaan mayoritas mahasiswa Muslim di kampus tersebut.
Penutupan ini dinilai sebagai bentuk tunduknya pemerintah terhadap tuntutan kelompok garis keras. Komisi Medis Nasional (NMC), otoritas federal yang mengatur pendidikan dan praktik kedokteran, pada 6 Januari mencabut pengakuan terhadap Institut Medis Shri Mata Vaishno Devi (SMVDMI) yang berlokasi di Reasi, sebuah distrik pegunungan di kawasan Pir Panjal, Himalaya. Wilayah ini memisahkan dataran Jammu dari Lembah Kashmir.
Dari 50 mahasiswa yang diterima pada angkatan pertama program sarjana kedokteran (MBBS) lima tahun yang dimulai November lalu, sebanyak 42 orang beragama Islam dan mayoritas berasal dari Kashmir. Sementara tujuh lainnya beragama Hindu dan satu beragama Sikh.
"Perguruan tinggi swasta ini didirikan oleh sebuah badan amal keagamaan Hindu dan sebagian mendapat pendanaan dari pemerintah," demikian dilansir Aljazeera, Kamis (15/1/2026).
Di India, penerimaan mahasiswa kedokteran, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta, dilakukan melalui ujian masuk nasional terpusat bernama National Eligibility cum Entrance Test (NEET) yang diselenggarakan oleh Badan Pengujian Nasional (NTA) di bawah Kementerian Pendidikan federal.
Setiap tahun, lebih dari dua juta siswa mengikuti ujian NEET demi memperebutkan sekitar 120.000 kursi MBBS. Perguruan tinggi negeri menjadi pilihan utama karena biaya lebih murah, meski nilai ambang batas masuknya tinggi. Sementara mereka yang tidak memenuhi nilai ambang batas tersebut, namun lolos standar minimum NTA, biasanya melanjutkan ke perguruan tinggi swasta.
Kelompok Hindu Protes Minta Pembatalan Penerimaan Mahasiswa Muslim
Masalah muncul ketika kelompok Hindu setempat mengetahui komposisi keagamaan angkatan pertama kampus tersebut. Pada November, mereka mulai menggelar aksi protes dan menuntut pembatalan penerimaan mahasiswa Muslim. Mereka beralasan bahwa karena kampus sebagian didanai dari persembahan umat di Kuil Mata Vaishno Devi—salah satu tempat suci Hindu terkemuka di Kashmir—mahasiswa Muslim dianggap “tidak pantas berada di sana”.
Aksi demonstrasi berlangsung selama berminggu-minggu. Para demonstran berkumpul setiap hari di depan gerbang kampus sambil meneriakkan slogan-slogan penolakan.
Sejumlah anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi bahkan mengirim petisi kepada gubernur jenderal Kashmir, meminta agar hanya siswa Hindu yang diterima di SMVDMI. Gubernur jenderal merupakan administrator yang ditunjuk pemerintah federal untuk wilayah sengketa tersebut.
Dalam perkembangannya, tuntutan mereka meningkat hingga meminta penutupan kampus.
Di tengah gelombang protes, NMC pada 6 Januari mengumumkan pencabutan izin operasional SMVDMI dengan alasan kampus tersebut gagal “memenuhi persyaratan standar minimum” yang ditetapkan pemerintah untuk pendidikan kedokteran. NMC menyebut adanya kekurangan tenaga pengajar, tingkat hunian tempat tidur, alur pasien rawat jalan, fasilitas perpustakaan, serta ruang operasi. Sehari kemudian, surat izin penyelenggaraan perkuliahan pun dicabut.
Fasilitas Kampus Sesungguhnya Bagus
Namun, sebagian besar mahasiswa yang diwawancarai Al Jazeera membantah tudingan tersebut. Mereka menilai kampus memiliki fasilitas yang memadai untuk pendidikan kedokteran.
“Saya rasa perguruan tinggi ini tidak kekurangan sumber daya,” kata Jahan*, seorang mahasiswa yang hanya menyebutkan nama belakangnya.
“Kami telah melihat perguruan tinggi lain. Beberapa di antaranya hanya memiliki satu mayat per angkatan, sementara perguruan tinggi ini memiliki empat mayat. Setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk membedah mayat tersebut secara individual.”
Rafiq, mahasiswa lainnya, mengatakan sepupunya kuliah di perguruan tinggi kedokteran negeri ternama di Srinagar.
“Bahkan mereka pun tidak memiliki fasilitas seperti yang kami miliki di sini,” katanya.
“Kampus itu bagus. Para dosennya suportif. Sepertinya tidak ada yang mempermasalahkan agama di dalam kampus,” kata ayah Saniya, salah satu remaja putri muslim yang lolos masuk kampus itu.
Putusan NMC Dipertanyakan
Analis politik berbasis di Jammu, Zafar Choudhary, mempertanyakan keputusan NMC. Menurutnya, jika kampus memang memiliki kekurangan, seharusnya hal itu sudah terdeteksi sebelum izin diberikan.
“Logika menunjukkan bahwa infrastruktur mereka seharusnya sudah membaik sejak kelas dimulai. Jadi kita tidak tahu bagaimana kekurangan ini muncul tiba-tiba,” katanya.
Ia juga menyebut tuntutan kelompok Hindu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal karena sistem penerimaan mahasiswa kedokteran bersifat netral agama.
“Ada sistem yang menentukan hal itu. Seorang siswa seharusnya memberikan preferensi, dan banyak parameter yang dipertimbangkan sebelum daftar penerimaan diumumkan. Ketika siswa ditanya tentang pilihan mereka, mereka memberikan beberapa pilihan daripada satu. Jadi, bagaimana itu bisa menjadi kesalahan mereka?” ujarnya.
Al Jazeera telah mencoba menghubungi kepala eksekutif SMVDMI, Yashpal Sharma, namun tidak mendapat tanggapan. Hingga kini, pihak kampus belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Kampus Kedokteran di Kashhmir Mayoritas Muslim Menerima Mahasiswa Hindu
Sementara itu, para mahasiswa SMVDMI telah mengemasi barang-barang mereka dan kembali ke rumah masing-masing. Salim Manzoor*, mahasiswa lainnya, menyoroti bahwa di Kashmir yang mayoritas Muslim juga terdapat perguruan tinggi kedokteran yang menerima mahasiswa Hindu melalui kuota khusus.
Di sisi lain, Partai BJP membantah tuduhan diskriminasi, namun menekankan adanya “sentimen keagamaan” umat Hindu terhadap yayasan kuil yang mendirikan kampus tersebut.
“Kampus ini dinamai menurut nama Mata Vaishno Devi, dan ada jutaan umat yang emosi keagamaannya sangat terikat pada tempat suci ini,” kata juru bicara BJP di Kashmir, Altaf Thakur, kepada Al Jazeera.
“Pengakuan kampus dicabut karena NMC menemukan beberapa kekurangan. Tidak ada pertanyaan tentang masalah ini yang berkaitan dengan Hindu dan Muslim.”
Pekan lalu, Kepala Menteri Kashmir, Omar Abdullah, memastikan para mahasiswa SMVDMI tidak akan dirugikan.
“Anak-anak ini telah lulus Ujian Masuk Nasional, dan merupakan tanggung jawab hukum kami untuk menampung mereka. Kami akan menyediakan kursi tambahan, sehingga pendidikan mereka tidak terpengaruh. Tidak sulit bagi kami untuk menampung ke-50 siswa tersebut, dan kami akan melakukannya,” katanya.
Ia mengecam BJP dan kelompok Hindu sekutunya yang mendorong penutupan kampus.
“Orang-orang umumnya berjuang untuk memiliki perguruan tinggi kedokteran di tengah-tengah mereka. Tetapi di sini, perjuangan dilakukan untuk menutup perguruan tinggi kedokteran. Kalian telah mempermainkan masa depan mahasiswa kedokteran (Kashmir). Jika menghancurkan masa depan mahasiswa membuat kalian bahagia, maka rayakanlah.”
Kampus Terima USD 13 Juta Lebih Bantuan Pemerintah Sejak 2017
Tanvir Sadiq, anggota legislatif regional dari Partai Konferensi Nasional, menyebut universitas tempat fakultas kedokteran itu bernaung telah menerima lebih dari 13 juta dolar AS bantuan pemerintah sejak 2017.
“Ini berarti bahwa siapa pun yang secara sah berdomisili di (Kashmir yang dikelola India) dapat pergi dan belajar di sana. Dalam beberapa dekade, fakultas tersebut akan menghasilkan ribuan lulusan kedokteran baru. Jika banyak dari mereka beragama Islam hari ini, besok mereka juga akan beragama Hindu,” katanya.
Sementara itu, Nasir Khuehami, ketua Asosiasi Mahasiswa Jammu dan Kashmir, menilai narasi Hindu versus Muslim berpotensi mengkomunalisasi sektor pendidikan.
"Narasi bahwa karena perguruan tinggi tersebut dikelola oleh satu komunitas tertentu, hanya siswa dari komunitas itu saja yang akan belajar di sana, adalah berbahaya," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa universitas-universitas yang dikelola Muslim di India tidak pernah memiliki kebijakan resmi untuk mengecualikan mahasiswa Hindu. Kini, kembali ke rumahnya di Baramulla, Saniya hanya bisa menunggu keputusan pemerintah terkait masa depannya.
“Saya mengikuti ujian kompetitif, yang merupakan salah satu ujian tersulit di India, dan berhasil mendapatkan tempat di sebuah perguruan tinggi kedokteran,” katanya.
“Sekarang semuanya tampak hancur. Saya pulang ke rumah sambil menunggu keputusan apa yang akan diambil pemerintah untuk masa depan kami. Semua ini terjadi karena identitas kami. Mereka mengubah prestasi kami menjadi agama.