Rusia Blokir Layanan Telepon Whatsapp dan Telegram
Rusia telah membatasi penggunaan panggilan di WhatsApp dan Telegram.
Pemerintah Rusia kembali memperketat keleluasaan platform komunikasi asing di tengah memanasnya hubungan dengan perusahaan teknologi global.
Seperti dilaporkan The Guardian, Kamis (14/8), otoritas setempat resmi membatasi layanan panggilan suara di WhatsApp dan Telegram, dua aplikasi perpesanan yang paling banyak digunakan di negara itu.
Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, mengklaim pembatasan tersebut dilakukan karena kedua perusahaan tidak memenuhi permintaan aparat penegak hukum untuk menyerahkan data yang berkaitan dengan penyelidikan kasus penipuan dan terorisme.
Meski demikian, fitur pesan teks dan pengiriman media di kedua aplikasi tetap bisa diakses seperti biasa.
Kementerian Digital Rusia menegaskan bahwa larangan ini bersifat sementara dan akan dicabut jika WhatsApp dan Telegram bersedia mematuhi ketentuan hukum setempat, termasuk kewajiban berbagi data dengan pihak berwenang.
Namun, kebijakan ini menuai reaksi beragam dari masyarakat dan pemerhati teknologi, yang menilai langkah tersebut berpotensi mempersempit ruang kebebasan komunikasi digital di Rusia.
Sebagian pihak bahkan menyebutnya sebagai sinyal meningkatnya kontrol negara terhadap interaksi daring warganya.
Alasan Resmi Rusia dan Tanggapan Meta
Pemerintah Rusia menekankan bahwa pembatasan yang diterapkan bertujuan untuk memerangi kejahatan di dunia maya, seperti penipuan online dan ancaman terorisme yang dianggap semakin meningkat di platform luar negeri.
Roskomnadzor menyatakan bahwa WhatsApp dan Telegram telah mengabaikan permintaan berulang kali untuk melakukan langkah-langkah pencegahan agar layanan mereka tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berbahaya.
Meta, sebagai pemilik WhatsApp, memberikan tanggapan dengan menegaskan bahwa layanan mereka sepenuhnya bersifat privat dan menggunakan enkripsi end-to-end.
Mereka juga menekankan bahwa hak komunikasi aman pengguna tidak akan dikorbankan meskipun ada tekanan dari pemerintah.
"WhatsApp bersifat privat, terenkripsi ujung ke ujung (end-to-end encrypted), dan menolak upaya pemerintah untuk melanggar hak orang dalam berkomunikasi secara aman, inilah alasan Rusia berusaha memblokir WhatsApp dari lebih dari 100 juta penduduknya. Kami akan terus melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan komunikasi terenkripsi ujung ke ujung tersedia bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk di Rusia," tulis pihak WhatsApp.
Di sisi lain, Telegram mengklaim telah aktif dalam menghapus jutaan konten berbahaya setiap harinya, termasuk ajakan untuk melakukan kekerasan dan penipuan.
Namun, Reuters melaporkan bahwa sejak 11 Agustus 2025, panggilan suara di Telegram hampir tidak berfungsi, sementara panggilan di WhatsApp mengalami gangguan dengan suara berdengung dan terputus-putus, yang membuat pengguna semakin frustrasi.
Kedaulatan digital
Pembatasan yang diterapkan bukan hanya sekadar langkah teknis, melainkan juga merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dari Kremlin untuk memperkuat "kedaulatan digital" di dalam negeri.
Presiden Vladimir Putin telah memberikan persetujuan untuk pengembangan aplikasi perpesanan lokal yang akan terintegrasi dengan berbagai layanan pemerintah.
Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada platform asing dan mendorong penggunaan layanan buatan dalam negeri yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Anton Gorelkin, yang menjabat sebagai wakil ketua komite teknologi informasi di parlemen, menekankan bahwa platform asing harus mendirikan entitas hukum di Rusia.
Ia juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Roskomnadzor dan aparat penegak hukum diperlukan jika mereka ingin layanan mereka dapat dipulihkan sepenuhnya.
Namun, para kritikus berpendapat bahwa strategi ini berpotensi menyebabkan migrasi paksa pengguna ke platform lokal, yang dapat terjadi melalui perlambatan atau pembatasan fitur pada aplikasi asing.
Mereka khawatir bahwa langkah-langkah ini tidak hanya akan membatasi pilihan pengguna, tetapi juga mengurangi inovasi dan kualitas layanan yang tersedia.
Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap ekosistem digital di Rusia.
Dengan demikian, meskipun ada niat untuk meningkatkan kedaulatan digital, ada risiko signifikan yang perlu dikelola untuk memastikan bahwa pengguna tidak dirugikan dalam prosesnya.
Khawatir Diawasi
Beberapa organisasi hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, mengungkapkan bahwa tindakan ini mencerminkan peningkatan kontrol pemerintah Rusia terhadap infrastruktur internet nasional.
Dalam laporan terbaru mereka, organisasi tersebut mencatat bahwa kemampuan pemerintah untuk memblokir atau memperlambat akses ke situs web dan alat pembuka blokir semakin canggih.
Sejak terjadinya invasi ke Ukraina pada tahun 2022, hubungan antara Rusia dan perusahaan teknologi asing semakin tegang, di mana Meta bahkan telah ditetapkan sebagai organisasi ekstremis.
Meskipun WhatsApp sebelumnya diizinkan untuk beroperasi, kini masa depan aplikasi tersebut, bersama dengan Telegram, di Rusia menjadi tidak menentu.
Para kritikus juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa aplikasi pesan yang dikembangkan oleh negara akan dimanfaatkan untuk memantau percakapan masyarakat secara lebih luas.
Banyak pihak yang berpendapat bahwa pembatasan panggilan ini hanyalah langkah awal dari pengawasan internet yang lebih ketat dan menyeluruh.