Kata DPR soal taksi vs Uber: Pemerintah harus buat terobosan hukum

"Kita minta pemerintah segera tanggap. Ada masalah serius yang perlu disikapi serius," ujar Sukamta dari DPR RI komisi I

2016-03-22 15:37:00

Demo transportasi online

Anggota DPR RI komisi I, Sukamta, mengatakan, pemerintah sudah seharusnya serius terhadap persoalan antara taksi konvensional dengan layanan aplikasi transportasi seperti Uber dan GrabCar.

"Pemerintah mestinya sudah melihat dan mengerti aspirasinya. Sehingga kita berharap agar demo segera dihentikan dan kembali kepada pelayanan. Di sisi lain, kita minta pemerintah segera tanggap. Ada masalah serius yang perlu disikapi serius," ujarnya kepada Merdeka.com, Selasa (22/03).

Dia juga berujar, perkembangan teknologi tak bisa dibendung. Apalagi layanan tersebut memberikan harga yang murah. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan baru untuk memayungi persoalan itu.

"Keberatan utama kan masalah kriteria kendaraan harus memenuhi semua ketentuan tentang transportasi umum, kedua soal tarif, agar semua tunduk pada aturan soal tarif dan yang tidak kalah penting soal pajak dan perizinan.Itu harus dipecahkan. Tidak boleh asal melarang atau mengizinkan. Kalau perlu pemerintah buat terobosan hukum," terangnya.

(mdk/bbo)