Indonesia Bersiap Luncurkan 2 Satelit Baru di 2027
Kepala BRIN, Arif Satria, menginformasikan bahwa Indonesia berencana meluncurkan dua satelit pada awal tahun 2027.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, mengungkapkan pandangannya yang mendalam mengenai posisi Indonesia dalam konteks antariksa global pada acara Asia Pacific Satellite International Conference (APSAT 2026) yang berlangsung pada 12-13 Mei 2026 di Jakarta.
Dalam pidato kunci yang disampaikannya, ia menekankan bahwa kedaulatan teknologi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kepemilikan aset, tetapi juga harus diwujudkan melalui penguasaan terhadap manufaktur secara mandiri.
Arif mengawali pemaparannya dengan mengingat kembali sejarah bangsa pada tahun 1976, ketika Indonesia menjadi negara pertama di Asia yang memiliki satelit komunikasi geostasioner.
Namun, ia menyampaikan keprihatinan bahwa setelah setengah abad berlalu, Indonesia masih sangat bergantung pada teknologi dari luar negeri.
"Hari ini, setengah abad kemudian, kita mengoperasikan enam satelit serupa. Tidak satu pun dari mereka dibuat di Indonesia," ungkap Arif dengan tegas.
Ia menegaskan bahwa dalam dunia teknologi, kedaulatan berarti penguasaan, bukan sekadar kepemilikan.
Melihat ke depan, BRIN sedang mempersiapkan peluncuran dua satelit baru pada awal tahun 2027, yaitu Nusantara Earth Observation (NEO-1) dan Nusantara Equatorial IoT (NEI).
Kedua satelit ini dirancang untuk meningkatkan pemantauan wilayah maritim dan mendukung layanan Internet of Things (IoT) di seluruh kepulauan Indonesia.
Namun, Arif juga menyadari adanya tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu belum terbentuknya ekosistem industri manufaktur satelit yang komprehensif.
"Keterbatasan investasi swasta dan kolaborasi industri berarti Indonesia, meskipun memiliki permintaan domestik yang sangat besar, belum membangun industri manufaktur satelit yang lengkap. Inilah celah yang harus kita tutup," jelasnya.
Bandara Antariksa di Biak
Pemerintah Indonesia dilaporkan telah menyiapkan regulasi yang mendukung percepatan perkembangan industri antariksa.
Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2023 mengenai Pengadaan Teknologi Antariksa, serta pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang kini secara resmi mengakui manufaktur satelit sebagai sektor bisnis.
Arif juga mengungkapkan rencana strategis untuk membangun spaceport (fasilitas peluncuran roket atau bandara antariksa) di Pulau Biak, Papua, yang memiliki lokasi geografis yang sangat menguntungkan untuk kawasan regional.
"Visi besar ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang menargetkan penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi dan kemakmuran nasional melalui kedaulatan teknologi," tambah Arif.
Ia juga memperingatkan bahwa dinamika geopolitik di bidang antariksa global sedang mengalami perubahan yang cepat. Arif menekankan bahwa keputusan yang diambil Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat berpengaruh terhadap posisi bangsa di masa depan.
"Pilihan yang kita buat akan menentukan apakah pada 2045 nanti, kita sebagai bangsa yang hanya berpartisipasi dalam ekonomi antariksa, atau bangsa yang ikut mendefinisikannya," kata Arif.