Versi Bawaslu, Kaltim masuk daerah rawan konflik di Pemilu 2019

Tingkat kerawanan setelah Polri dan TNI mengikuti Rakornas belum lama ini. TNI sendiri memastikan 2/3 pasukannya, atau sekitar 3.760 personel, membantu Polda Kalimantan Timur, untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

2018-09-17 20:04:00

Pemilu 2019

Provinsi Kalimantan Timur masuk daerah rawan konflik pada Pemilu 2019 mendatang. Ada beberapa poin yang menjadi tolok ukur kategori sangat rawan itu.

"Kalau kita, menentukan rawan iya. Kalau Bawaslu, menentukan sangat rawan," kata Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Priyo Widyanto, ditemui merdeka.com.

Hal itu dia sampaikan di sela Rapat Forkopimda Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda Convention Hall, Jalan KH Wahid Hasyim, Senin (17/9).

Priyo menerangkan, Mabes Polri saat ini sedang mengkomunikasikan item-item rumusan, sehingga memunculkan perbedaan tingkat kerawanan saat Pemilu 2019 mendatang. "Kalau rawan konflik kan pasti dong. Peserta pemilu banyak, peserta anggota legislatif banyak. Pasti rawan kepentingan," ujar Priyo.

"Mabes Polri sedang menyamakan persepsi. Yang jelas, yang menentukan sangat rawan itu Bawaslu. Bukan kita," tambah Priyo.

Tingkat kerawanan setelah Priyo bersama dengan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI, Subiyanto, mengikuti Rakornas, belum lama ini. TNI sendiri, memastikan 2/3 pasukannya, atau sekitar 3.760 personel, membantu Polda Kalimantan Timur, untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang.

"Itu pun kalau masih minta, saya tetap siapkan," kata Subiyanto, dalam kesempatan yang sama.

Subiyanto sendiri, mengaku belum tahu persis tolok ukur Bawaslu menjadikan Kaltim daerah paling rawan. "Ya (menentukan itu) Bawaslu, memang dikategorikan sangat rawan. Saya tidak tahu tolok ukurnya apa. Yang lalu, juga begitu. Waktu Pilkada (Kaltim) dikatakan rawan, tapi kenyataannya seperti itu."

"Makanya saya tadi mengimbau, mari kita gugurkan pernyataan Bawaslu, kalau kita itu (sangat) rawan. Saya sampaikan ke Babinsa, ke kepala deda. Sekarang sedang diploting daerah-daerah rawan. Tentu, kita tidak hendaki tindakan represif. Lebih baik, preemtif," kata Subiyanto.

(mdk/lia)