Merdeka.com - Data Dirjen Dukcapil menyebut terdapat 6 juta penduduk dewasa yang belum merekam KTP elektronik. Tanpa perekamam KTP elektronik, 6 juta penduduk itu tidak bisa memakai hak politiknya di Pemilu 2019 mendatang.

Dirjen Dukcapil Zudan A. Fakrulloh mengimbau agar penduduk yang belum melakukan perekaman agar segera mendatangi Disdukcapil terdekat. Apabila hingga 31 Desember 2018 belum juga merekam, maka Ditjen Dukcapil akan melakukan pemblokiran data.

"Tanggal 31 kan masih 100 hari dari sekarang, jadi masih ada cukup waktu panjang kalau yang 6 juta penduduk dewasa ini mau pro aktif. Jadi kita tetap berharap masyarakat aktif lakukan perekaman. kalau ada kendala hugungi kami, maka kami akan jemput bola, misal ke kampus, RT-RW, besok pagi kami akan ke Jaya Wijaya, jemput bola di Papua,” ujarnya di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (17/9).

Apabila hingga akhir tahun penduduk yang belum merekam data KTP elektronik, maka Kemendagri menganggap yang bersangkutan sudah memiliki identitas lain atau KTP ganda dan akan diblokir.

"Kalau enggak mau rekam kita anggap sudah memiliki identitas yang lain. Kalau belum memiliki identitas pasti akan datang (rekam), karena jika datanya di blokir maka yang bersangkutan tidak bisa buka rekening, urus BPJS," ucapnya

Menurutnya, pemblokiran perlu dilakukan agar negara tegas menyelesaikan perekaman KTP elektronik. "Langkah ini harus kita ambil karena sisanya tinggal 6 juta lagi, tinggal sedikit dan yang bersangkutan sudah diberi waktu sejak 2011 program KTP elektronik berlangsung," tandasnya.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber : Liputan6.com