Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan narapidana korupsi jadi caleg di Pemilu 2019. Sebab, MA menilai, PKPU nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi nyaleg bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Menanggapi itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai keputusan MA sudah terlambat. Sebab, kata dia, seluruh partai politik peserta pemilu sudah teken pakta integritas.

"Wah kan telat sudah kita kan enggak boleh lagi, sudah ada pakta integritas," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/9).

"Dan memang kita sudah teken pakta integritas kan. Ndak mungkin ada lagi," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Bang Zul ini justru menilai, permasalahan larangan eks napi korupsi jadi caleg sudah selesai.

"Ya mana bisa, sudah selesai kok. Jangan mencla-mencle deh," ucapnya.

Sebelumnya, MA telah memutuskan gugatan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang penghapusan mantan narapidana korupsi, terorisme dan perangkat jadi calon anggota legislatif.

Dalam putusan tersebut, MA menilai PKPU bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 Tahun 2017. Tepatnya, Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71 / PUU-XIV / 2016.

"Iya sudah diputus MA. Kamis kemarin," ucap juru bicara MA Suhadi saat radiasi, Jumat (14/9).