Tifatul sebut putusan sela tak ubah keputusan PKS pecat Fahri

Fahri meminta PKS menaati putusan sela tersebut.

2016-05-17 17:35:38

PKS pecat Fahri Hamzah

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan proses pemecatan Fahri Hamzah yang dilakukan partainya sudah lengkap. Sehingga keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai putusan sela yang memenangkan Fahri Hamzah tidak memengaruhi keputusan partai.

"Dari sisi PKS prosedur pemecatan sudah selesai, putusan sela tidak mengubah keputusan partai," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/5).

Bahkan, Tifatul mengaku kaget lantaran hasil keputusan PN Jaksel menyebutkan bahwa status permohonan pemberhentian Fahri Hamzah ditangguhkan. "Itupun menjadi pertanyaan mengagetkan kita semua. Ini menjadi prosedur dalam perselisihan parpol. Kalau perselisihan itu berdasarkan UU MD3, bukan lewat pengadilan untuk tidak kepastian. Kalau melalui UU MD3, maka penyelesaiannya lewat paripurna," jelas dia.

Tifatul juga menambahkan, keputusan pemecatan Fahri diambil sesuai dengan peraturan internal partai dan UU MD3 terkait penyelesaian konflik internal partai.

"Kita sedang bentuk kajian hukum atas hal ini, Kita belum terima keputusan MK itu. Soal ada masalah hukum kita hadapi secara hukum," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai bahwa selama ini mekanisme penyelesaian pemecatan sudah berjalan baik di koridor hukum. Apabila Tifatul merasa keberatan atas hasil keputusan PN Jaksel maka tidak akan mempengaruhi apapun.

"Kalau di dalam azaz teori hukum yang berlaku universal keputusan hakim itu harus dianggap benar sampai ada keputusan lebih tinggi untuk memutuskannya, banding atau PK. Kedua, kalau mau membuat sanggahan silakan ke pengadilan, saya melihat antara kelompok tertentu di PKS tidak sambung, masing-masing main," ungkap Fahri.

Artinya, putusan sela yang menyatakan bahwa pemecatan Fahri dari keanggotaan PKS dan pimpinan DPR harus ditangguhkan itu wajib ditaati. Bahkan, Fahri menantang Tifatul untuk melakukan adu silat.

"Yang jelas keputusan provisi sudah keluar, kita patuhi proses hukum. Kalau keberatan jangan di DPR, ini lembaga politik. Kita main silat juga bisa, kalau main silat tidak selesai ini barang. Ini ada pengadilan dan pengacaranya," ucap Fahri.

(mdk/eko)