Takut dibuat kampanye, Golkar kubu Agung Laksono tolak dana aspirasi

Selain itu, Golkar kubu Agung Laksono melihat dana aspirasi ini tak adil bagi daerah yang sedikit jumlah anggota DPR.

2015-06-23 16:18:48

Dana Aspirasi DPR

Pimpinan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui laporan dari Badan Legislasi untuk melanjutkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Keputusan ini justru menuai interupsi dari sejumlah peserta sidang.

Salah satunya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa yang menolak usulan program ini. Menurutnya, usulan yang lebih dikenal sebagai dana aspirasi ini
menunjukkan ketidakadilan di berbagai daerah.

"Komposisi anggota DPR 560 dan tidak bisa direpresentatifkan seluruh kabupaten seluruh Indonesia. Sebut saja Jabar kan banyak perwakilannya tapi bagaimana dengan Maluku? Akan terjadi ketimpangan yang berat," kata Agun yang juga loyalis Golkar Agung Laksono ini, di ruang rapat paripurna DPR RI, Selasa (23/6).

Selain itu, program-program yang diusulkan dalam pembangunan ini justru dinilai memberatkan anggota dewan. Bahkan Agun meyakini, usulan program ini bisa dijadikan ajang politisasi bagi anggota DPR.

"Bagaimana mungkin seorang anggota DPR di dapil bisa lepaskan kontingan subjektif partai yang mengusungnya. Ini akan jadi politisasi untuk terpilih di masa yang akan datang," imbuhnya.

Agun menambahkan, adanya unsur pemaksaan dalam perencaan dana aspirasi menjadi salah satu alasan keberatan bagi dirinya. Sehingga dia, mengimbau agar UP2DP bisa di revisi karena masih menyebutkan angka nominal.

"Saya lebih setuju program UP2DP tidak dikaitkan dengan uang tapi libatkanlah anggota DPR dalam proses di kabupaten kota. Karena nominal uang akan jadi kongkalikong. Kalau proses pengambilan keputusan tetap dilakukan mohon ada catatan. kalau tetap diambil keputusan tanpa direvisi maka saya akan keluar dari sini," tutup Agun.

(mdk/rnd)