Tabrakan Kereta Bekasi Timur, PDIP: Jika Terbukti Human Error, Dirut Harus Mundur
Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya.
Kapoksi Fraksi PDIP Komisi VI DPR RI, Mufti Anam menyoroti kecelakaan kereta api jarak jauh (KAJJ) dengan KRL di Bekasi Timur. Mufti Anam meminta Dirut KAI untuk mundur jika terbukti ada kelalaian manusia yang menjadi penyebab kecelakaan maut tersebut.
"Peristiwa tabrakan kereta di wilayah Bekasi ini menunjukan bahwa ada yang tidak beres dalam tata kelola keselamatan perkeretaapian kita. Transportasi yang selama ini kita banggakan sebagai moda paling aman dan tepat waktu, justru memperlihatkan celah mendasar yang seharusnya tidak boleh terjadi di era teknologi saat ini," kata Mufti pada wartawan, Rabu (22/4).
Mufti mengaku mendengar informasi bahwa kereta Argo Bromo tak mendapat sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Ia menyoroti sistem pengamanan berlapis yang belum ada.
"Saya menerima informasi bahwa kereta api jarak jauh tidak mendapatkan sinyal terkait keberadaan kereta di depannya. Jika benar, maka ini adalah kegagalan sistem dan bahkan mungkin human error," ujar Mufti.
"Di banyak negara, sistem Automatic Train Protection (ATP) atau European Train Control System (ETCS) sudah menjadi standar minimum untuk mencegah tabrakan, bahkan ketika masinis melakukan kesalahan. Kenapa sistem pengaman berlapis seperti ini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal di Indonesia," tambahnya.
KAI Jadi Anak Emas Pemerintah
Padahal, lanjut Mufti, pemerintah selalu menganak emaskan KAI. Oleh karena itu, ia mengaku kecewa KAI gagal melindungi nyawa para pelanggan setianya.
"Kami kecewa, KAI Sebagai salah satu BUMN yang paling privileged, justru gagal melindungi nyawa rakyat," kata Mufti.
Mufti mendesak segara dilakukan investigasi menyeluruh terkait penyebab kecelakaan kereta di Bekasi Timur dan meminta Dirut dan semua pejabat tinggi KAI mundur jika terbukti ada human error.
"Jika terbukti human error kami minta Dirut dan pemimpin level tertinggi lainnya untuk bertanggungjawab dan mundur. Tidak cukup dengan minta maaf dan evaluasi," tambahnya.
"Evaluasi total manajemen operasional dan budaya keselamatan di tubuh KAI. Jangan sampai orientasi bisnis dan ketepatan waktu mengalahkan aspek keselamatan," pungkas Mufti.