Soal reshuffle Jokowi tidak bisa lepas dari Mega, JK & ketum parpol

Reshuffle di kabinet tidak bisa dilepaskan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip menentukan keputusan presiden.

2016-04-02 12:32:38

Reshuffle kabinet

Pakar politik dari LIPI, Syamsuddin Haris yakin bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Syamsuddin pun meminta agar persoalan reshuffle tidak perlu ditanggapi dengan heboh.

"Saya yakin Jokowi akan melakukan reshuffle, cuma masalahnya reshuffle selalu menjadi heboh, padahal negara lain tidak heboh. Reshuffle kabinet itu biasa, penggantian kabinet itu adalah hak presiden. Lalu kenapa heboh?" ujarnya Syamsuddin Haris dalam bincang Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Jakpus, Sabtu (2/4).

Syamsudin Haris juga mengatakan bahwa dari pengalaman bangsa Indonesia selama ini, reshuffle kabinet merupakan suatu yang fenomenal sejak era SBY. "Seperti Soeharto tidak ada, lalu pada Zaman Gusdur juga, SBY reshuffle jadi suatu kabinet dramatisasi, calon menteri dipanggil ke Cikeas," tambahnya.

Syamsudin Haris menilai, isu reshuffle di kabinet tidak bisa dilepaskan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip menentukan keputusan presiden. "Seperti Megawati, JK, dan Ketua Umum Partai isu reshuffle kabinet juga turut menjadi isu yang seksi, karena itu juga berdampak pada kehidupan ekonomi, makin tinggi sensitivitasisu, makin tidak pasti ekonomi kita lebih cepat lebih baik. Di satu pihak, Jokowi bukan ketua umum pemenang pemilu, pemenang itu Mega, jadi banyak kepentingan," tambah Syamsudin.

Syamsudin sendiri berpendapat, reshuffle merupakan suatu keniscayaan, tidak boleh tidak diakui, karena sebagian menteri tidak bisa mengikuti langkah cepat Jokowi. Soal ekonomi misalnya, dirinya mengingatkan agar jangan lupa para menteri masih bekerja sesuai restu, dan budaya politik semestinya yang harus ditinggalkan.

(mdk/hhw)