Merdeka.com - Beda pendapat tentunya menjadi hal biasa dalam suatu kegiatan. Beda pendapat hingga membuat gaduh, itu baru suatu hal yang mengganggu.

Perseteruan ini yang kerap terjadi dalam tubuh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Para menteri kabinet kerja banyak silang pendapat antar sesama, bahkan hingga dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tercatat sudah ada 5 permasalahan yang membuat para bawahan presiden 'perang urat saraf'.

Presiden Jokowi sendiri sempat ditanyakan mengenai sikapnya atas permasalahan ini. Presiden hanya menjawab dengan diplomatis. "Harus solid dan harus sesuai visi presiden," singkatnya.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo, mengatakan presiden berpendapat perseteruan ini bisa mengganggu filosofinya di mana dia menekankan bahwa pejabatnya harus kerja, kerja, kerja.

Johan menambahkan, permintaan agar tidak bersilang pendapat sudah sering ditegaskan Jokowi. Namun ternyata tidak membawa perubahan berarti.

"Quote and quote tadi ya, itu bahasa yang saya gunakan. Presiden unhappy, karena sudah pernah disampaikan, bahwa jangan gaduh dan berkali-kali juga disampaikan kalau berdebat bersilang pendapat itu, harusnya di sidang kabinet (sidkab) atau sidang terbatas karena presiden sangat mengakomodir perbedaan pendapat itu," ujar Johan.

Berikut merdeka.com akan merangkum lima perseteruan para bawahan Presiden Jokowi sejauh ini.

JK-Rizal Ramli

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menilai bahwa target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt terlalu sulit dicapai. Bahkan, dia menilai bahwa proyek yang dicanangkan Jokowi hingga 2019 itu tak masuk akal. Terlebih, target tersebut semakin besar lantaran ditambah dengan sisa target pembangunan 7.000 megawatt listrik peninggalan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).Wakil Presiden Jusuf Kalla pun merasa gerah dengan pernyataan Rizal Ramli tersebut. "Oh malah kalau begitu mengurangi kewibawaan Presiden, karena yang resmikan kan Presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau gitu, kan. Tapi begini, tentu sebagai menteri harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tapi menteri harus banyak akalnya, kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang," kata JK di Gedung MPR, Senayan, Jakarta.Mendengar sindiran dari JK tersebut, ternyata tak membuat Rizal takut. Bahkan, dia menantang JK untuk berdiskusi di depan umum."Gini, kalau mau paham minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya kita diskusi di depan umum, ya," kata Rizal.

Rizal Ramli-Sudirman Said

Perseteruan Menko Rizal Ramli dan Menteri Sudirman Said paling seru ada pada polemik Blok Masela. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli yang menyarankan pengembangan Blok Masela menggunakan pipa di darat bukan kapal terapung (offshore). Rizal Ramli kerap mengatakan kalau pembangunan dengan pipa darat akan menghidupkan ekonomi sekitar daerah pengembangan Blok Masela tersebut.Rizal Ramli bahkan menentang pendapat Menteri ESDM, Sudirman Said dan pihak SKK Migas yang meminta pengembangan Blok Masela melalui skema off shore."Kami ingin dibangun onshore tidak offshore seperti idenya Kementerian ESDM dan SKK Migas, karena kalau onshore kita bisa bentuk kota baru, Indonesia timur akan hidup, sehingga cita-cita Pak Jokowi poros maritim akan jalan," ujar dia di kantornya, Jakarta.

JK-Susi Pudjiastuti

Beda pendapat antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Susi Pudjiastuti hadir dalam kasus merananya kondisi nelayan Tual dan Bitung. Wapres JK saat mengunjungi Maluku dan Sulawesi Utara pada 16-18 Maret lalu, mendapati sejumlah dampak dari kebijakan moratorium izin kapal dan pelarangan transhipment. Yakni, pekerja kapal menganggur dan minimnya pasokan ikan ke pabrik pengolahan.Atas dasar itu, JK pun melayangkan surat teguran bernomor B02/Wapres/03/2016 kepada Susi Pudjiastuti.Menteri Susi menjelaskan bahwa pembangunan pabrik pengolahan hanya kedok buat pengelola kapal mendapat izin menangkap ikan di perairan Indonesia."Untuk memenuhi prasyarat hanya boleh bawa kapal dari luar negeri kalau ada Unit Pengolahan Ikan, itu saja. Jadi UPI-nya kosong sejak. Beberapa UPI di Maluku itu memang tidak pernah dipakai dari sejak dibangun," kata Susi."Semua pekerjaan saya pasti selalu diskusi dengan Pak Presiden. Sekarang mereka lihat ikannya banyak. Kapalnya dia mau tangkap lagi."

Rizal Ramli-Rini Soemarno

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga sempat membuat berang sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja dengan mendesak Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.Pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda dianggapnya tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar menurutnya hanya cocok digunakan untuk penerbangan internasional dan justru nantinya membuat Garuda Indonesia menanggung rugi.Menteri BUMN Rini Soemarno yang memiliki wewenang perihal pembelian pesawat itu menyindir Rizal yang terlalu jauh mengurusi hal yang bukan haknya sebagai Menko Kemaritiman. Menteri Rini mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution."BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda," kata Rini.

Marwan Djafar-Pramono Anung

Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengungkapkan emosinya gara-gara delay, dia sampai terlambat menghadiri sebuah acara di Yogyakarta. Di hadapan warga, politikus PKB ini menuding direksi Garuda Indonesia tak becus bekerja dan layak diganti.Rupanya, tak semua orang setuju atas sikap Marwan tersebut. Salah satunya Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sembari menyindir, dia merasa pejabat Indonesia sudah tak zamannya lagi untuk meminta pelayanan istimewa."Hari gini kok masih ada pejabat yang minta dilayani berlebihan, sudah enggak zamannya. Kalau terlambat ya ditinggal saja #Garudaku," kicau Pramono lewat akun Twitternya.