Setnov langgar etik berat, 2 anggota MKD Golkar minta bentuk panel

Golkar menilai alat bukti persidangan kasus ini belum kuat.

2015-12-16 17:34:47

Anggota Fraksi Partai Golkar, Adies Kadi, menilai banyak fakta yang belum diungkap di persidangan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua DPR, Setya Novanto. Soal rekaman pertemuan Setya dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden PT Freeport, Maroef Sjamsoeddin, yang diduga membahas perpanjangan kontrak karya PT Freeport dinilai masih belum jelas.

"Alat bukti alat rekaman yang asli tidak pernah diserahkan di sidang etik dengan alasan yang dibuat-buat dengan kata lain tidak ada bukti yang sah," kata Adies di ruang Sidang MKD, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/12).

Selain itu, katanya keterangan saksi tak cukup kuat dijadikan alat bukti. Menurutnya, tetap dibuktikan alat bukti tambahan yang lain untuk membuktikan bahwa Setya sudah melakukan pelanggaran kode etik.

Meski demikian, dia tetap menilai Setya diduga telah melakukan pelanggaran berat sesuai dengan aturan kode etik DPR. Kerena itulah, dia menilai untuk mencari detail pelanggaran berat yang dilakukan Setya, MKD perlu membentuk panel.

"Kami meminta sidang kode etik Setya dibentuk tim panel agar tidak ada kesan MDK main-main karena ada kepentingan politis dan juga supaya masyarakat tahu persis duduk masalahnya melalui wakilnya yang ditunjuk di panel itu, untuk digali pelaporan SS dan keterlibatan SN," jelasnya.

Serupanya dengan Adies, anggota Fraksi Golkar di MKD lainnya, Ridwan Bae, juga menilai kasus ini harus diselesaikan tim panel yang bersifat ad hoc.

"Kami berkesimpulan sama dengan sebagian teman lain kalau saudara Novanto melakukan pelanggaran etika, pelanggaran berat. Secara harapan kami sidang ini sebaiknya oleh karena posisi kita lembaga politik, maka tentu pemberhen tian keanggotaan Pak Novanto harus dibuktikan di panel," pungkasnya.

(mdk/lia)