SBY Soroti Krisis Multilateralisme: Mari Kembali ke Jalur Kerja Sama dan Kolaborasi
Menurut SBY, Amerika Serikat, negara yang membantu menciptakan PBB sekarang mundur dari sejumlah perjanjian multilateral.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) prihatin terhadap krisis multilateralisme yang saat ini terjadi. Dia menyoroti berbagai konflik yang masih berlangsung seperti di Ukraina, Gaza, Kongo, Sudan, dan Myanmar.
Hal ini disampaikan SBY dalam pidato kuncinya dalam Konferensi Tokyo 2025 pada Selasa (4/3).
"Multilateralisme saat ini sedang dalam krisis. Benar bahwa tidak ada lagi Perang Dunia sejak 1945. Tapi kini, lihat di Ukraina, Gaza, Kongo dan Sudan, dan yang lebih dekat, perang sipil di Myanmar," kata SBY.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menggambarkan dunia yang semakin terpecah belah. Menurutnya, Amerika Serikat, negara yang membantu menciptakan PBB sekarang mundur dari sejumlah perjanjian multilateral.
SBY menyebut, persaingan geopolitik menghambat kerjasama kawasan dan multilateral.
"Ke-aku-an (me-ism), dan bukannya ke-kita-an (we-ism) yang berkembang cepat. Dewan Keamanan PBB lumpuh, gagal menghentikan genosida di Gaza maupun perang di Ukraina. Ada persepsi kuat tentang standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional," tegas SBY.
"Dalam perspektif saya, PBB adalah gabungan dari kegagalan, tercermin dari berbagai perang yang masih berlanjut saat ini, dan keberhasilan, dengan munculnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme dan konflik yang dipecahkan PBB," kata SBY.
Jalan Keluar dari Krisis Global
Sebagai solusi, SBY menawarkan beberapa hal konkret untuk mengatasi krisis multilateralisme. Menurutnya, PBB harus diperkua sebagai perwujudan multilateralisme global.
Kemudian, mengatasi kelumpuhan Dewan Keamanan dengan melepaskannya dari cengkeraman veto dari lima negara, memberdayakan Majelis Umum, meningkatkan operasi penjaga perdamaian, serta menciptakan sistem pendanaan yang stabil.
"Sehingga tidak ada lagi negara adidaya yang bisa mengintimidasi PBB dengan mengancam membekukan pendanaannya," ucapnya.
SBY menekankan, bahwa reformasi PBB hanya dapat dilakukan jika ada kekompakan dari sebagian besar anggotanya, sesuai namanya sebagai persatuan bangsa-bangsa.
"Bukan sekelompok bangsa yang terbelah antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan miskin. Tanpa persatuan, negara-negara tidak dapat saling bekerja bersama. Jika mereka tidak dapat saling bekerja bersama, maka multilateralisme menjadi tidak berarti," tegas SBY.
Berbicara dari pengalamannya sendiri dalam forum-forum global, SBY menjelaskan bagaimana ia pernah merasakan semangat kerja sama dalam mengatasi krisis keuangan global 2008, negosiasi perubahan iklim, dan adopsi SDGs.
"Untuk menghindari bencana iklim, untuk menghindari perang dunia besar lainnya, untuk mencegah lebih banyak penderitaan manusia, mari kita kembali ke jalur kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi," katanya.
"Tak ada negara yang bisa mengatasi problem global sendirian. Tidak ada negara yang bisa merasa aman, dengan membuat negara-negara lain merasa tidak aman," ucapnya.
SBY pun menutup pidatonya dengan mengutip pepatah Afrika.
"Jika ingin cepat, pergilah sendiri. Jika ingin jauh, pergilah bersama-sama. Jadi, marilah kita pergi jauh, bersama-sama," pungkasnya.
Dalam forum internasional ini, Presiden ke-6 RI SBY diundang untuk menyampaikan pidato kunci, dan kemudian juga menjadi panelis diskusi. Konferensi Tokyo mulai diselenggarakan pada tahun 2017, bekerja sama dengan 10 lembaga terkemuka.
Konferensi ini bertujuan menjadi platform tingkat tinggi untuk mendorong kerjasama multilateral, menghasilkan solusi inovatif untuk mengatasi tantangan global, dan memajukan perdamaian internasional. Tema utama konferensi tahun ini adalah ‘Kerja sama internasional dan pemulihan perdamaian pada peringatan 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa'.