Ribka Tjiptaning Sebut Ada Pihak yang Ingin Suara PDI Perjuangan Cuma 7 Persen di Pemilu 2029
Ribka menyampaikan, apabila PDIP terus ditekan dan intimidasi, maka massanya bakal semakin kuat dan membesar.
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyebut bahwa ada upaya untuk membuat suara partainya hanya 7 persen di pemilihan umum (Pemilu) 2029. Dia menegaskan, pihak yang menargetkan angka tersebut adalah salah hitung.
Hal ini disampaikan Ribka dalam acara peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7).
"Saya dengar lho mereka menarget kita 7 persen 2029. (Mereka) salah hitung. PDI Perjuangan tuh justru kalau diginiin malah terjadi kebangkitan. Bedanya PDI Perjuangan tuh begitu. Semakin ditekan, semakin dia mengonsolidasi. Salah hitung mereka," kata Ribka.
"Misalnya nanti kemenangannya tinggal 7 persen, mereka akan terlalu nyepelein kita. Jangan gitu lah. Sampai lah ke kuping saya," lanjutnya.
Ribka menyampaikan, apabila PDIP terus ditekan dan intimidasi, maka massanya bakal semakin kuat dan membesar. Lebih lanjut, Ribka enggan membeberkan siapa pihak atau kubu yang menargetkan PDIP itu.
"Lihat saja, kalau kita diginiin terus, ini akan menggelembung ya. Masa PDI Perjuangan tuh kayak gitu. Kalau kita diintimidasi, dicurangi, diabaikan, itu akan terus mengonsolidasi. Jadi mereka tuh salah hitung lawan kita ini. ya siapalah tanda kutip gitu,” jelasnya.
Tak hanya itu, Ribka juga bicara soal Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri yang juga menjadi target, namun dibidik melalui Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ribka menyayangkan fakta bahwa hukum masih digunakan sebagai alat untuk menyerang PDIP.
"Jadi hukum masih menjolimi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan masih dikankangi oleh hukum, PDI Perjuangan masih dizalimi oleh hukum. Sebenarnya kita tahu, sasaran itu sebenarnya Ibu Mega," kata dia.
PDIP: Tanpa Reformasi, Tidak Ada Anak Tukang Kayu Jadi Presiden
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning mengeklaim peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli 1996 menjadi tonggak awal tegaknya reformasi pada Mei 1998.
"Tanpa Kudatuli, tanpa 27 Juli tidak ada reformasi. Tidak ada demokratisasi yang kita perjuangkan. 27 Juli menjadi tonggak reformasi," kata Ribka dalam peringatan 29 tahun Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/7).
Kudatuli merupakan peristiwa kelam yang menimpa PDIP, di mana dilakukan ambil alih secara paksa Kantor DPP PDIP yang dipimpin Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri oleh massa pendukung Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, pada 27 Juli 1996.
Ribka mengatakan, jika tidak ada peristiwa Kudatuli, maka tidak akan terjadi reformasi di Indonesia. Menurut Ribka, dengan adanya reformasi semua kalangan masyarakat bisa menjadi pemimpin.
"Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak buruh menjadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, Bonnie tidak jadi anggota DPR. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak petani jadi gubernur. Tidak ada 27 Juli, tidak ada anak tukang kayu jadi presiden. Walaupun sekarang sudah error. Ya, itu nasib namanya," ucap Ribka.
Lebih lanjut, Ribka juga mengkritik kader-kader yang dianggap melupakan sejarah perjuangan. Dia menilai, masih banyak kader yang tidak tahu apa itu Kudatuli 1996.
"Kita minta DPP lebih selektif menilai kader. Jangan sampai ada yang menikmati kemenangan tetapi lupa perjuangan berdarah-darah," katanya.
Dia juga menegaskan, perjuangan PDIP masih belum selesai. Peristiwa Kudatuli, kata dia harus diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.