PPP minta pemerintah segera pilih hakim MK pengganti Patrialis

Alasannya, karena MK akan bekerja lebih keras untuk mengadili sengketa Pilkada 2017. Komposisi 8 hakim di MK akan merepotkan dalam mengambil putusan.

2017-02-01 00:19:00

PPP

Patrialis Akbar memutuskan mengundurkan diri dari tugas sebagai hakim MK sejak ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyarankan pemerintah segera mencari hakim baru untuk mengisi posisi Patrialis.

Alasannya, karena MK akan bekerja lebih keras untuk mengadili sengketa Pilkada 2017. Komposisi 8 hakim di MK akan merepotkan dalam mengambil putusan.

"MK bentar lagi akan mengemban fungsi penting mengadili Pilkada di 101 daerah itu, kan potensi ada 101 sengketa walau tidak semua," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Biasanya dalam sengketa Pilkada, MK akan menggelar sidang panel. Sidang panel akan dibagi 3 majelis dan tiap majelis akan diisi masing-masing oleh 3 hakim. Sehingga, jika jumlah hakim berkurang satu maka pengambilan keputusan akan lebih sulit.

"Itu kan harus ada sidang panel. Sidang panel itu tiga majelis, kalau full tiga tiga. Kalau hakim cuma delapan bisa ada dia majelis dan itu pasti akan merepotkan MK sekali. Kecermatan MK dalam mengadili juga dipertaruhkan, majelis yang harus tiga dikerjakan dua yang dibatasi UU," jelasnya.

Untuk itu, Arsul mengimbau agar pemerintah bergerak cepat mencari pengganti Patrialis. Namun, pihaknya mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung memerintahkan pembentukan pansel hakim MK.

"Proses yang dilakukan Jokowi sudah bagus dengan menunjuk, walau di UU MK tidak spesifik, tapi jokowi membentuk pansel yang bekerja transparan. Transparan artinya membuka partisipasi masyarakat dan kemudian pansel terdiri dari orang kredibel," tutupnya.

(mdk/msh)