Posisi PDIP sebagai Partai Penyeimbang: Bukan Abu-abu, Melainkan Objektif Proposional
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan **posisi PDIP sebagai partai penyeimbang** bukan sikap abu-abu, melainkan objektif-proporsional. Simak bagaimana PDIP akan bersikap terhadap pemerintah hingga 2029.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui ketuanya, Said Abdullah, secara tegas menyatakan posisi partainya sebagai partai penyeimbang. Penegasan ini disampaikan Said Abdullah pada Sabtu (20/6) di Jakarta, menanggapi berbagai spekulasi mengenai arah politik PDIP ke depan. Sikap ini merupakan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan, yang menekankan bahwa posisi tersebut bukanlah sikap yang 'abu-abu' atau tidak jelas.
Said Abdullah menjelaskan bahwa PDIP tidak dapat disamakan dengan sistem oposisi yang berlaku di negara-negara Barat. Menurutnya, pendekatan oposisi di negara-negara tersebut cenderung berlawanan total dengan pemerintahan yang berkuasa. PDIP memilih jalur yang berbeda, yakni sebagai penyeimbang yang berpegang pada prinsip objektivitas dan proporsionalitas dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
Dengan posisi ini, PDIP siap memberikan dukungan penuh apabila kinerja dan kebijakan pemerintah dinilai positif dan bermanfaat bagi rakyat. Dukungan ini akan diberikan hingga tahun 2029, tanpa mengharapkan keuntungan elektoral bagi partai. Sebaliknya, jika kebijakan atau kinerja pemerintah kurang baik, PDIP akan berperan aktif dalam memberikan kritik dan peringatan yang bersifat konstruktif, juga tanpa mengejar keuntungan elektoral.
PDIP: Penyeimbang Bukan Oposisi Total
Said Abdullah menegaskan bahwa posisi PDIP sebagai partai penyeimbang berbeda secara fundamental dengan sikap oposisi. Sikap oposisi, menurutnya, memiliki kehendak politik yang berlawanan total dengan pemerintahan yang berkuasa. "Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat yang menjalankan sistem oposisi," ucap Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan, "Berbeda dengan pilihan jika mengambil sikap oposisi. Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa." Sikap oposisi cenderung menempuh jalan untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintahan demi mendapatkan dampak negatif elektoral. Hal ini berbeda dengan PDIP yang mengedepankan objektivitas dan proporsionalitas.
Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan menginginkan Presiden Prabowo Subianto dapat mengemban amanah dengan baik hingga tahun 2029. Hal ini sesuai dengan aturan main yang telah digariskan oleh konstitusi. PDIP akan mendukung kebijakan yang pro-rakyat dan memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan, tanpa terjebak dalam dinamika politik yang hanya mencari keuntungan elektoral semata.
Respons Presiden Prabowo dan Harapan dari Partai Lain
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan sangat memahami dan menghargai sikap serta pilihan politik yang diambil oleh PDI Perjuangan. Said Abdullah mengungkapkan bahwa Presiden bahkan menyampaikan terima kasih atas sikap tersebut, menganggap PDIP sebagai 'teman yang lebih jujur'. "Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," kata Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid sebelumnya sempat berharap agar PDIP mengambil sikap yang lebih tegas, apakah akan berkoalisi dengan pemerintah atau menjadi oposisi. Harapan ini muncul terkait isu keterlibatan tokoh kader PDIP dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta baru-baru ini. Jazilul menilai PDIP tidak perlu bersikap "abu-abu" soal posisi politiknya.
"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," kata Jazilul di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (19/6). Menurutnya, partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah saat ini sedang berjuang keras mewujudkan janji Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, dibutuhkan persatuan dan soliditas agar program-program dapat berjalan sesuai target, dan posisi PDIP diharapkan bisa lebih jelas.
Sumber: AntaraNews