Pilih ketum baru, elite PAN diminta pikirkan kepentingan rakyat
PAN saat ini telah kehilangan jati diri sebagai partai yang mempunyai cita-cita mewujudkan agenda Reformasi.
Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) akan berlangsung akhir pekan ini di Bali. Sejauh ini ada dua kandidat yang bakal maju sebagai pemimpin partai yang didirikan oleh Amien Rais itu yakni calon petahana Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.
Pengamat LIPI Siti Zuhro menilai kedua calon ketua umum tersebut masing-masing memiliki sisi positif. Dia menilai sosok Zukifli Hasan sebagai tokoh politik yang humble, terbuka dan fleksibel. Sementara, Hatta Rajasa dinilainya harus bisa membuktikan terlebih dahulu apakah PAN menjadi bayang-bayang Demokrat atau tidak.
"Kedua sosok ini cukup baik tapi yang dibutuhkan PAN adalah yang bisa mengakomodir kepentingan rakyat bukan kepentingan pihak lain atau partai lain," katanya kepada wartawan, Kamis (26/2).
Dia mengingatkan agar para pemilik suara dalam kongres PAN mengedepankan kepentingan masyarakat dalam memilih ketua umum yang baru. Jangan sampai ketua umum PAN mendatang tidak bisa mengembalikan semangat reformasi seperti mendukung upaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu.
Dia menilai PAN saat ini telah kehilangan jati diri sebagai partai yang mempunyai cita-cita mewujudkan agenda Reformasi. Dia juga menilai PAN sebagai partai reformis tidak cukup kokoh untuk melakukan perubahan terutama mengenai pemberantasan KKN.
Karenanya, Kongres PAN kali ini, katanya, harus bisa menjadi momentum bagi partai untuk bisa kembali mengedepankan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan elite politik.
"Selama ini PAN sepertinya keluar dari jalur Reformasi sebagai icon awal mereka," katanya.
Baca juga:
Bima Arya pilih dukung Hatta Radjasa jadi Ketua PAN
Mau jadi ketum PAN, Zulkifli Hasan janji tak nyapres di 2019
Muhammadiyah sakit hati dengan PAN
Berita lainnya:
Ajukan banding, kubu Djan sebut Romi arogan & gila jabatan
Perlawanan kubu Ical tolak munas gabungan Golkar
Yorrys Raweyai emosi, usir pendukung Ical ribut di ruang sidang MP
Lukman Hakim soal hasil PTUN: Jalur hukum cara paling beradab