Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lukman Hakim soal hasil PTUN: Jalur hukum cara paling beradab

Lukman Hakim soal hasil PTUN: Jalur hukum cara paling beradab Lukman Hakim Saifudin. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Agama sekaligus Politikus PPP Lukman Hakim Saifuddin menanggapi proses pengajuan banding Kubu Romahurmuziy (Romi) atas keputusan PTUN yang mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz dan membatalkan SK Kemenkum HAM. Menurut Lukman, langkah kubu Romi untuk banding merupakan cara yang beradab dan demokratis.

"Menurut saya itu cara yang paling beradab santun demokratis yaitu dengan pendekatan hukum. Kita hanya tunduk pada hukum untuk penyelesaian sengketa. Ini kan belum inkrah masih ada upaya-upaya hukum yang masih ditempuh," ujar Lukman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/2).

Lukman juga mengatakan, jika konflik itu diselesaikan dengan islah juga termasuk cara yang baik. "Proses hukum adalah bagian dari rekonsiliasi. Islah dapat ditempuh dengan berbagai cara, proses hukum adalah cara yang sangat baik dalam menyelesaikan konflik, tidak dengan memaksakan kehendak atau kekerasan," ujarnya.

"Kesepakatannya yang nanti berkekuatan hukum tetap. Yang sudah in kracht, maka apapun putusannya bagi yang kalah akan ikut dengan yang menang pada saat berkekuatan hukum massal," ujarnya.

Seperti diketahui, hakim PTUN mengabulkan gugatan kubu Djan Faridz terhadap kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy versi Muktamar Surabaya yang disahkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly. Dengan putusan ini, SK Menkum HAM dianulir dan kepengurusan Romi pun tidak sah.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tim Hukum AMIN Sebut Penghentian Penghitungan Suara di Kecamatan Masuk Pidana Pemilu
Tim Hukum AMIN Sebut Penghentian Penghitungan Suara di Kecamatan Masuk Pidana Pemilu

Tim Hukum AMIN mendesak KPU untuk menjelaskan hal tersebut

Baca Selengkapnya
Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024
Anies Rutin Temui Tim Hukum Jelang Pengumuan Hasil Pemilu 2024

Mahkamah Konstitusi atau MK akan memproses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Termasuk menyidangkan sengketa Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024
MK Bahas Posisi Arsul Sani Tangani Gugatan Pemilu 2024

MK bakal menggelar Rapat Permusyawakaratan Hakim untuk membahas posisi Arsul Sani.

Baca Selengkapnya
Seluruh Pihak Sudah Sampaikan Kesimpulan, Jubir MK: Waktunya Hakim RPH Hingga 21 April 2024
Seluruh Pihak Sudah Sampaikan Kesimpulan, Jubir MK: Waktunya Hakim RPH Hingga 21 April 2024

Fajar mengatakan para hakim akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN & Kubu 03 Intensifkan Komunikasi Tindaklanjuti Kecurangan Pemilu 2024
Tim Hukum AMIN & Kubu 03 Intensifkan Komunikasi Tindaklanjuti Kecurangan Pemilu 2024

PDIP berencana membentuk tim khusus yang fokus mengumpulkan berbagai dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Kepala Bayi Tertinggal di Rahim saat Melahirkan, Ibu di Bangkalan Laporkan Bidan ke Polisi
Kepala Bayi Tertinggal di Rahim saat Melahirkan, Ibu di Bangkalan Laporkan Bidan ke Polisi

Kepala bayi terputus dan tertinggal dalam rahim sang ibu saat melahirkan di puskesmas Bangkalan.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya
Tim Hukum AMIN Minta DKPP Pecat Seluruh Komisioner Bawaslu, Ini Sederet Alasannya

Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas

Baca Selengkapnya