Permintaan Kiai Sepuh NU: Konbes NU Harus Penuh Kebijaksanaan
Kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyuarakan Permintaan Kiai Sepuh NU agar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Kediri dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab, serta menolak perubahan mekanisme Ahwa d
Para kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyampaikan harapan besar mereka terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU. Acara penting ini dijadwalkan berlangsung di Pesantren Al Falah, Kediri, Jawa Timur, dengan penekanan pada kebijaksanaan.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah, Abdurrohman Al-Kautsar atau Gus Kautsar, mengungkapkan bahwa para masyayikh meminta agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Permintaan ini muncul setelah pertemuan para kiai sepuh di Kediri.
Inti dari pesan para ulama adalah menjaga marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang berakar pada tradisi pesantren, serta menolak pembahasan materi yang dapat menggerus hubungan historis dan spiritual dengan para masyayikh.
Menjaga Hubungan Historis NU dan Pesantren
Para kiai sepuh secara tegas meminta agar tidak ada pembahasan atau penetapan materi yang berpotensi mengurangi, menggeser, atau menjauhkan hubungan historis, kultural, dan spiritual antara NU sebagai jamiyah dengan para masyayikh pemangku pondok pesantren muktabar.
Menurut Gus Kautsar, hal ini penting untuk memastikan bahwa Nahdlatul Ulama tetap berjalan sesuai dengan khitah, fikrah, dan manhaj para pendiri organisasi.
Mereka khawatir bahwa langkah-langkah yang tidak bijaksana dapat melemahkan ikatan historis antara NU dengan pesantren dan para masyayikh, serta mengurangi fungsi keulamaan sebagai penggali, penjaga, dan pemberi arah perjalanan organisasi.
Mekanisme Ahwa: Menjaga Karakter Keulamaan
Terkait mekanisme pemilihan ahlul halli wal aqdi (Ahwa), para masyayikh meminta agar pengaturannya tetap menjaga karakter sebagai forum keulamaan.
Kriteria utama bagi anggota Ahwa harus bertumpu pada kedalaman keilmuan, keteladanan, akhlak, keluasan pengabdian, dan pengakuan keulamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Para kiai sepuh berpandangan bahwa pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada jabatan struktural atau keterwakilan kewilayahan berpotensi mengubah majelis Ahwa dari forum keulamaan menjadi forum representasi struktural.
K.H. Asep Saifuddin Chalim menegaskan bahwa ulama menolak draf Ahwa dengan sistem zona, dan Ahwa harus menjadi representasi ulama sejati.
Larangan Rangkap Jabatan Ketua Umum
Selain itu, para masyayikh juga meminta agar aturan yang sudah ada terkait pimpinan tertinggi, yaitu ketua umum, untuk tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai eksekutif, tetap ditegakkan.
K.H. Asep Saifuddin Chalim, salah satu kiai sepuh yang hadir dalam rapat, mengonfirmasi keputusan ini.
Menurutnya, keputusan tersebut menegaskan bahwa NU adalah rumah besar bagi pondok-pondok pesantren dan para ulama adalah pemilik jamiyah.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh sejumlah kiai sepuh terkemuka, antara lain:
- K.H. Nurul Huda Jazuli (Pengasuh PP Al Falah Ploso, Kediri)
- K.H. Anwar Manshur (Pengasuh PP Lirboyo Kediri)
- K.H. A. Kafabihi Mahrus (Pengasuh PP Lirboyo Kediri sekaligus Rais Syuriyah PBNU)
- K.H. R. Muhammad Khalil As'ad (dari PP Wali Songo Situbondo)
- Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj (dari PP. Al-Tsaqafah Jakarta sekaligus Mustasyar PBNU)
- Serta kiai sepuh lainnya yang turut memberikan arahan dan pandangan.
Sumber: AntaraNews