PDIP sebut reshuffle penting untuk efektivitas kerja pemerintah

Sekjen PDIP nilai reshuffle kabinet hal yang lumrah dilakukan dalam sebuah pemerintahan.

2016-01-04 17:24:22

Reshuffle kabinet

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab diplomatis soal kabar reshuffle kabinet jilid II. Menurut dia, itu kewenangan penuh Presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat prerogatif.

"Reshuffle atau tidak reshuffle itu kehendak Bapak Presiden ya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (4/1).

Hanya saja, Hasto menekankan, PDIP akan memberikan masukan kepada Jokowi soal reshuffle kabinet jika diminta. Yang terpenting dalam reshuffle, kata dia, efektivitas kinerja kabinet Jokowi.

"Ketika PDIP ditanya tentu saja akan memberikan masukan-masukan dalam kaitannya dengan efektivitas dan kinerja pemerintah. Reshuffle harus dilakukan dalam rangka itu," imbuh dia.

Menurut Hasto, persoalan global memang dalam keadaan yang kurang baik. Beberapa negara seperti Jepang dan Australia bahkan sudah melakukan bongkar pasang menteri demi menjaga kestabilan pemerintahan dan pembangunan.

"Kita juga melihat situasi global tidak mudah. Kita melihat di Jepang sudah tiga kali melakukan reshuffle. Di Australia juga terjadi persoalan yang tidak jauh beda pada dasarnya karena tantangan yang di hadapi pemerintah memang tidak ringan," jelas dia.

Di luar wacana reshuffle, kata dia, PDIP lebih memfokuskan diri pada upaya dukungan kepada Pemerintah agar bisa bekerja lebih baik di tahun yang kedua ini.

"Dalam hal ini PDIP lebih baik berfokus bagaimana kami mendukung dan mendorong pemerintahan Jokowi-JK pada tahun yang kedua ini betul-betul lebih cepat bekerja untuk rakyat. Karena itulah iklim yang kondusif kami menciptakan 2015 merupakan tahun konsolidasi politik. Tahun ini merupakan untuk mempercepat pembangunan Indonesia," tutup dia.

(mdk/rnd)