Menko Luhut sebut pemerintah tak mau didikte asing buat urus Papua

"Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun."

2015-08-18 22:00:00

Luhut Panjaitan

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah bakal mengurus persoalan di Papua dengan serius. Pemerintah tidak mau didikte oleh opini dari luar negeri.

"Kita tidak mau didikte dengan persepsi dari luar seolah-olah kita tidak mengurus Papua dengan benar," kata Luhut di kantor Kemenpolhukam, Jakarta Pusat, Selasa (18/8).

Menurut dia, pemerintah telah memberikan anggaran dana yang besar untuk pembangunan di Papua. Namun, hal itu tidak jelas ke mana habisnya.

"Kita sudah memberikan dana lebih dari Rp 30 triliun tiap tahun. Tapi kita lihat dana itu sebagian besar, menguap tidak jelas," terangnya.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan jika ada kekurangan anggaran di Papua maka pemerintah akan menambahnya. Akan tetapi, pejabat di Papua harus membuktikan kinerjanya secara nyata.

"Tetapi pejabat di Papua harus membuktikan bahwa mereka itu melaksanakan tugas pokoknya, memberikan contoh keteladanan kepada masyarakatnya bahwa mereka pemimpin yang selalu ada di tengah mereka (masyarakat). Kalau Anda lihat alokasi budget yang terbesar adalah provinsi Papua dibanding daerah lain," ujarnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan para pejabat daerah yang menghabiskan waktu untuk melancong ke Jakarta akan dikenai sanksi. Sebab, mereka mengabaikan daerahnya dalam waktu yang lama.

"Mereka banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain dan ini oleh Mendagri ada peraturan dan kami bersepakat akan mengambil tindakan tegas sesuai perundangan yang berlaku kepada pejabat yang meninggalkan pos-nya dalam kurun waktu tertentu," pungkas dia.

(mdk/efd)