Jadi Menko Polhukam, Luhut didesak KontraS usut kasus HAM

Merdeka.com - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap Luhut Binsar Panjaitan menyelesaikan pelanggaran dan kejahatan HAM di Indonesia usai ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menko Polhukam menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno Selasa lalu (11/8).

"Kita mendambakan Luhut dapat berperan banyak untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Itu sangat terkait dengan kinerja Menko Polhukam yakni di bidang politik, hukum dan keamanan," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Jalan Borobudur Nomer 14, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).

Atas hal itu, Kontras telah merekomendasikan agenda prioritas yang diharapkan dapat diselesaikan oleh Luhut Binsar dalam menegakkan hukum di Indonesia.

"Ada 7 tantangan yang bisa dimainkan. Semoga masalah ini dapat dijalankan oleh Luhut dengan belajar dari kesalahan Tedjo," katanya.

Berikut 7 kasus pelanggaran HAM yang diminta KontraS diselesaikan Menteri Luhut;

1. Menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu.

2. Penanganan kasus Papua

3. Implementasi Perdamaian Aceh

4. Reformasi sektor keamanan

5. Reformasi Kepolisian RI (Polri)

6. Jaminan atas Hak Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah

7. Rancangan Undang-undang Kita Hukum Pidana (RUU KUHP)