Megawati Singgung Aparat Tak Netral, Hasto PDIP: Karena Rasa Sayang Bu Mega ke TNI Polri

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Kepala Staff TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Maruli Simanjuntak yang meminta jika ada anggotanya yang melakukan intervensi dalam Pemilu 2024 untuk segera dilaporkan.

Hal itu menyusul Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung agar aparat jangan mengintimidasi rakyat dan harus netral di Pemilu 2024.

“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri, kita lihat di masa lalu peristiwa Semanggi, penculikan mahasiswa melalui Tim Mawar yang bukti-bukti otentik mengarah pada Pak Prabowo sehingga sampai beliau diberhentikan, serangan terhadap Kantor DPP PDIP ini, itu kan pengerahan aparat,” tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

“Jadi secara empiris itu terjadi, apalagi ini yang maju itu berkaitan dengan anak presiden, sementara TNI Polri itu harus royal kepada presiden, sehingga muncul di tingkat implementasinya itu berbagai praktik seperti itu. Mengapa Bu Mega begitu sayang dengan TNI Polri, karena TNI Polri ini memiliki rekam jejak sejarah yang luar biasa bagi bangsa dan negara,” sambungnya.

Di masa-masa krisis seperti era revolusi fisik, TNI telah menyatu dengan rakyat. Maka pesan Megawati sebenarnya mengingatkan bahwa TNI Polri itu berasal dari rakyat itu sendiri.

“Jangan gunakan nama baik yang bagus seperti ini, kemudian tercoreng hanya karena ambisi tokoh-tokohnya, pimpinan-pimpinannya yang ingin mendapatkan sesuatu, dinilai royal untuk mendapatkan preferensi terhadap jabatannya dan sebagainya,” jelas dia.

Hasto menegaskan, pesan utama dari Megawati agar tidak ada lagi oknum yang memerintahkan TNI-Polri untuk melakukan intimidasi terhadap rakyat.

Jangan sampai aparat dikorbankan, sementara saat ini telah terjadi arus balik dan penolakan.

“Ketika perguruan tinggi sebagai instrumen moral dan kebenaran telah bersuara, harusnya ini menyadarkan oknum-oknum yang ada di dalamnya untuk tidak menggunakan institusi sebagai alat politik praktisan, ini yang diingatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” ungkapnya.

Hasto pun mengulas temuan sikap kepolisian di Jatim yang memerintahkan anak buahnya melakukan patroli demi memastikan gerakan mendukung salah satu paslon Pilpres 2024. Tidak ketinggalan, ada intimidasi kepada para kepala desa di Makassar, yakni akan diproses hukum jika tidak mendukung Prabowo-Gibran.

“Pengaduan masyarakat jadi alat tengah, ini ada pengaduan, padahal mereka yang mengatur, oknum-oknum itu yang mengatur, saya tidak berbicara TNI Polri sebagai institusi, tapi sebagai oknum, itu modus. Kemudian tadi pagi ada laporan juga dari Jateng yang juga menunjukan hal yang sama terjadi secara masif,” 

Hasto menandaskan.

Kepala Staff TNI Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta jika ada anggotanya yang melakukan intervensi dalam Pemilu 2024, apalagi mengancam masyarakat agar segera dilaporkan lengkap dengan buktinya.

Hal ini diucapkan Maruli untuk merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta agar jangan mengintimidasi rakyat.

"Kalau cuman kata-kata ya kita sulit yang mana nih, anggota kita yang mana mengancam," kata Maruli di Balai Kartini, Senin (5/2/2024).

"Tapi kalau ada bukti suara, foto, saksi dan segala macemnya mudah-mudahan kita akan cepet (proses laporan)," sambung dia.

Maruli menegaskan TNI netral dalam Pemilu 2024 dan akan menindak anggotanya yang terbukti melanggar pakta integritas.

Ia mencontohkan, pihaknya tengah memproses salah satu anggotanya yang kedapatan mendukung salah satu capres.

"Waktu itu ada kejadian di Sorong yang ternyata ada anggota TNI yang sedang ada kegiatan di instansi lain. Langsung kita tarik kita tanya bagaimana sebetulnya kejadian tersebut lagi dalam proses sekarang," pungkas dia.