KPK Sambangi Markas PKB, Ada Apa?

KPK menyambangi Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (19/5).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh, Jakarta, Senin (19/5). Diketahui, kunjungan kali ini bertujuan untuk mengkaji soal tingginya biaya partai politik dan upaya pencegahan tindak rasuah dari unsur partai. 

Menanggapi kunjungan tersebut, Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik niatan lembaga antirasuah untuk mendiskusikan bagaimana partai mengelola partai politik yang selama ini dilakukan PKB. 

"Terima kasih tim KPK sudah hadir di kantor kami. Ini tentu hal yang baik bagaimana PKB ini terbuka bagi siapapun, karena memang keterbukaan publik ini penting, termasuk juga mendiskusikan tata kelola partai," kata Cucun seperti dikutip dari keterangan tertulis diterima.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat itu secara khusus menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan dana bantuan politik (Banpol) dari pemerintah yang relatif kecil.

"Regulasi penggunaan dana Banpol saat ini tidak fleksible untuk menjalankan proses kaderisasi kader Parpol. Jadi yang terjadi itu kebingungan partai politik untuk penyerapan. Misalnya seperti membantu pesantren, itu tidak boleh pakai Banpol karena terikat oleh Permendagri tentang pengeluaran dana Banpol," jelas Cucun.

Dalam diskusi tersebut, Cucun memaparkan urgensi dana Banpol dinaikkan dengan alokasi penggunaan yang lebih fleksibel. Sebab tingginya biaya Pemilu bisa ditekan dengan memperkuat kemandirian Parpol.

"Kuncinya itu adalah kemandirian Parpol. Dan itu bisa diwujudkan dengan misalnya dana Banpol dinaikkan. KPK sendiri kita tahu sudah beberapa kali memberikan rekomendasi dana Banpol naik sampai Rp12.000," ungkap Cucun.

Mahalnya Pesta Demokrasi

Sementara itu, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid menegaskan jika pesta demokrasi di Indonesia berbiaya mahal. Secara khusus, dia menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024 yang oleh banyak pakar disebut Pemilu paling brutal.

"Memang sudah lama PKB menawarkan kepada sehumlah partai, pemerintah dan sebagainya bagaimana perta demokrasi kita baik Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan Pilkades itu (menerapkan) demokrasi yang efisien, efektif dan berbiaya murah," pungkas pria karib disapa Cak Udin itu.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut hadir petinggi PKB lain, antara lain Waketum DPP PKB M. Rano Alfath, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, serta Wasekjen DPP PKB Zainul Munasichin dan Muhlisin Erce. 

Sedangkan dari pihak KPK, hadir Fungsional Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Ibrahim Khan, Elih Dalilah, Sheila F. A, Aurelia N, serta Ardiansyah.