KPK ingatkan jangan ada politik uang di Kongres PAN

Kongres PAN berlangsung mulai malam ini hingga 3 Maret mendatang.

2015-02-28 20:40:00

Kongres PAN

Partai Amanat Nasional saat ini sedang menggelar acara besar, yaitu Kongres Nasional ke-IV di Nusa Dua, Bali. Salah satu puncak agenda dalam perhelatan akbar dimulai sejak hari ini, Sabtu, (28/2) hingga Selasa (3/3) pekan depan adalah memilih ketua umum periode 2015 hingga 2020.

Ada dua kandidat berhadapan memperebutkan jabatan ketua umum. Mereka adalah calon petahana Hatta Rajasa dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan.

Namanya acara tingkat nasional pastilah menyedot banyak dana. Tidak hanya soal akomodasi, tapi dikhawatirkan ada praktik politik uang buat membeli dukungan para kader. Di tengah kekhawatiran itulah, Komisi Pemberantasan Korupsi memperingatkan supaya jangan ada duit negara dipakai buat membeli dukungan politik dalam Kongres Nasional PAN. Sebab, Komisi sudah membuktikan pernah ada penyimpangan penggunaan duit negara dipakai dalam ajang politik akbar, yakni tepatnya pada Kongres Partai Demokrat 2010.

Dalam persidangan empat tersangka kasus korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yakni Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng, Teuku Bagus Mokhammad Noor, dan Machfud Suroso serta sidang korupsi Anas Urbaningrum terungkap soal praktik lancung itu. Yakni beberapa perusahaan 'pelat merah' seperti PT Adhi Karya dan lainnya diminta mengumpulkan dana buat menyokong calon tertentu.

Tentu mereka dijanjikan bakal mendapat proyek bila sang calon didukung menang. Hal itu pun terjadi. Nilai fulus dihamburkan terlacak menurut KPK miliaran, belum lainnya secara sporadis.

"KPK mengimbau setiap aktivitas politik dilakukan tanpa politik uang. Demi terwujudnya dunia politik yang bersih," tulis Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Sabtu (28/2).

Priharsa meminta bila praktik itu terjadi supaya orang-orang mengetahui segera melaporkannya. Tentu, lanjut dia, harus disertai bukti pendukung.

"Iya (bisa lapor KPK) dan penegak hukum lain. Setiap laporan yang masuk, akan ditelaah," ujar Priharsa.

(mdk/bal)