KH Hasyim Muzadi sayangkan KPK publikasi calon menteri 'merah'

Menurut Hasyim, harusnya rekomendasi KPK tertutup dan hanya bisa dibaca oleh Presiden dan Kepala Negara.

2014-10-23 23:03:00

Kabinet Jokowi

Mantan penasihat Tim Transisi KH Hasyim Muzadi menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk 'menegakkan kepala' atau percaya diri dengan hak prerogatif yang dimilikinya dalam menyusun kabinet. Hasyim mengatakan Jokowi harus menyeimbangkan antara peringatan KPK dengan azas praduga tak bersalah.

"Pendapat saya, perhatikan KPK dengan saran-sarannya sekaligus 'tegakkan kepala' sebagai Kepala Negara, agar ada keseimbangan antara 'warning' atau peringatan keras KPK tentang korupsi seorang menteri dan praduga tak bersalah atau 'presumption of innocence'," kata Hasyim di Jakarta, Kamis (23/10).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan perlu ada keseimbangan antara upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet sesuai undang-undang.

"Kita harus ingat bahwa Presiden ex officio adalah Kepala Negara yang dapat mengatur trias politika sekaligus sesuai dengan alur demokrasi, tidak hanya kepala eksekutif," katanya.

Hasyim menilai penyusunan kabinet menjadi rumit antara lain karena rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibuka ke publik, sekalipun tidak menyebut nama.

"Menurut pengertian saya yang awam, rekomendasi tersebut sangat perlu, namun berstatus rahasia negara, sangat tertutup dan hanya bisa dibaca oleh Presiden dan Kepala Negara," kata Hasyim.

Andaikan saja, kata Hasyim, rekomendasi KPK disampaikan kepada Presiden secara tertutup, tentu Presiden akan secara bijak dapat menyelenggarakan kabinet bersih tanpa goncangan.

"Saya percaya Pak Jokowi berkepribadian antikorupsi. Tapi semua telah terlanjur, kotak pandora telah dibuka tanpa bisa ditutup lagi. Tinggal kembali ke Presiden dan Kepala Negara. Presiden tidak perlu merasa ter-fait accompli dengan rekomendasi yang dipublisir itu," katanya.

Hasyim mengatakan bahwa baik calon yang berpotensi melakukan korupsi bukan hanya yang diberi tanda merah dan kuning oleh KPK. Yang diberi tanda hijau pun tidak ada jaminan untuk tidak menyeleweng. "Siapa yang menjamin ke depan tidak korupsi? Yang hijau pun nanti kalau korupsi harus dicopot, dan tidak menjadi aib untuk Presiden," kata Hasyim.

Sementara kepada masyarakat, pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu mengimbau agar proporsional dalam menilai keadaan. "Hari ini ujian pertama untuk Jokowi dan akan terus banyak ujian, dan pada akhirnya yang bertanggung jawab adalah Presiden sendiri, bukan orang lain," kata Hasyim.

(mdk/ded)