Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi pihak-pihak yang merasa lalai dalam menangani peretasan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.

Puan mengatakan, menteri merupakan seseorang yang ditunjuk untuk membantu tugas presiden dalam mengurus negara. Oleh sebab itu, selama dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal, maka bisa dievaluasi oleh presiden.

"Menteri itu merupakan orang yang membantu presiden jadi ya selama dalam menjalankan tugasnya tidak bisa maksimal ya mungkin bisa dievaluasi oleh presiden," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).

Selain itu, Puan juga turut menanggapi mundurnya Samuel Pangerapan Abrijani dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Aplikasi Informatika (Aptika).

Menurut dia, sejatinya bila ada pihak-pihak yang merasa lalai terhadap kasus peretasan PDNS 2 Surabaya ini sebaiknya memang mengevaluasi diri.

merdeka.com

"Jadi secara konkret dievaluasi kemudian tindaklanjutnya seperti apa, pihak pihak yang kemudian merasa lalai atau kemudian bertanggung jawab, ya sebaiknya bisa mengevaluasi diri," ujar Puan.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, peretasan terhadap pusat data nasional ini memang telah menjadi hal yang disorot oleh Komisi I DPR RI. DPR menilai, peristiwa seperti ini seharusnya tidak terjadi. Mengingat pusat data nasional ini merupakan salah satu objek vital.

"Ini kan memang satu hal yang menurut kami di DPR sudah dibahas di Komisi I hal yang harusnya tidak terjadi seperti ini," imbuh dia.

merdeka.com