Kesepakatan damai KIH dan KMP tak diteken ketum parpol
Tidak akan ada sanksi bagi kedua kubu apabila melanggar kesepakatan yang telah dilakukan.
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, penandatanganan kesepakatan damai antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tak akan ditandatangani oleh para ketua umum parpol yang ada di dua kubu tersebut. Menurutnya, kesepakatan damai akan diteken oleh orang yang diberikan mandat oleh masing-masing kubu.
"Yang menandatangani nanti adalah yang diberikan mandat dari pihak masing-masing. Tidak semua ketua umum yang melakukannya," ujar Idrus saat ditemui usai menggelar pertemuan di rumah Hatta Rajasa, Jakarta, Sabtu (15/11).
Idrus menambahkan, tidak akan ada sanksi bagi kedua kubu apabila melanggar kesepakatan yang telah dilakukan.
"Tidak ada, karena kesepakatan ini dilakukan pada kesadaran bersama untuk mendorong kerja DPR ke depannya supaya lebih produktif. Jadi dasarnya adalah kesadaran bukan keterpaksaan. Kalau dasarnya ada kesadaran kan gampang," tambahnya.
Sebelumnya, pada hari ini (15/11) kubu KIH dan kubu KMP telah sepakat untuk menyelesaikan kisruh di DPR. Penandatanganan kesepakatan antara keduanya akan dilaksanakan pada hari senin (17/11) di Gedung DPR.
Baca juga:
Pramono: KIH dan KMP damai berkat pempek di rumah Hatta Rajasa
KIH dan KMP sepakat damai, 1 ayat di UU MD3 akan dihapus
KIH dan KMP sepakat damai, mulai Senin tak ada DPR tandingan
KMP dan KIH gelar pertemuan terakhir di rumah Hatta Rajasa
Deal politik KMP dan KIH tinggal masalah harmonisasi
Hatta: Hak menyatakan pendapat DPR melekat, tak bisa dihilangkan
Fahri sebut permintaan KIH bikin DPR seperti zaman Soeharto