Keputusan Rapimnas: Sikap Politik Golkar Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD
Pernyataan tersebut muncul ketika Partai Golkar melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang pertama.
Partai Golkar mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025. Dalam rapat ini, agenda utama yang dibahas meliputi organisasi, program prioritas partai, serta pernyataan politik. Hasil dari Rapimnas I Golkar ini adalah 10 rekomendasi atau pernyataan politik, salah satunya adalah usulan agar kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya," kata Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dalam pernyataannya pada Minggu (21/12).
Bahlil menjelaskan bahwa Rapimnas I berlangsung dari pukul 9 pagi hingga setengah 12 malam. Dia mengklaim bahwa durasi yang panjang ini menunjukkan keseriusan Partai Golkar dalam mengelola organisasi serta menyusun program prioritas dan rekomendasi politik dengan matang.
Bahlil menegaskan bahwa seluruh pembahasan dalam Rapimnas bersifat internal dan sepenuhnya difokuskan untuk memperkuat konsolidasi organisasi Partai Golkar di semua tingkatan.
"Semua pembahasan dalam Rapimnas ini bersifat internal, sebagai bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan Partai Golkar tetap solid dan siap menghadapi tantangan ke depan," tegasnya.
Usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebelumnya juga pernah disampaikan Bahlil Lahadalia pada puncak HUT ke-61 Partai Golkar. Ia kembali mendorong wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kabupaten/kota, yang merupakan usulan yang telah disampaikan Golkar tahun lalu.
Menurutnya, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas politik. "Setelah kami mengkaji, alangkah lebih baik memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPRD kabupaten/kota agar kita tidak lagi pusing-pusing," tegasnya.
Singgung Bencana Banjir Sumatra
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyampaikan bahwa Partai Golkar sangat prihatin dan memiliki empati yang mendalam terhadap seluruh masyarakat yang terdampak oleh bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Singgung Ketahanan Energi, Hilirisasi dan Pemekaran Papua Partai Golkar juga menekankan dalam pernyataan politiknya bahwa ketahanan energi dan hilirisasi menjadi pilar strategis dalam mentransformasi ekonomi nasional.
al ini ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen demi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing, sesuai dengan arah visi Asta Cita.
Selain itu, pernyataan politik Rapimnas juga menyoroti pentingnya peningkatan efektivitas pembangunan dan percepatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Papua. Khususnya, setelah terjadinya pemekaran provinsi, hal ini menjadi salah satu poin penting dalam agenda mereka.
Rapimnas juga menekankan bahwa penegakan hukum yang berwibawa adalah fondasi utama bagi stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan negara. Ini sekaligus berfungsi sebagai penopang utama bagi demokrasi dan persatuan nasional.