Kasus Setya, bila MKD tak tegas akan diluncurkan mosi tidak percaya

Jangan sampai sanksi yang diambil MKD seperti halnya laporan-laporan perkara sebelumnya yang memberikan sanksi ringan.

2015-11-21 14:01:13

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Hanura, Inaz Nasrullah, mendesak agar proses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR soal laporan, Menteri ESDM Sudirman Said, terhadap Ketua DPR Setya Novanto dapat transparan dan tuntas. Dia tak ingin proses di MKD berjalan tidak tegas dan ujung-ujungnya dalam tanda kutip masuk angin di tengah jalan.

"Bila MKD tidak tegas, maka kawan-kawan akan luncurkan mosi tidak percaya. Kalaupun itu tidak diatur dalam aturan tapi sebagai pribadi-pribadi anggota dewan boleh mengajukan itu," kata dia di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/11).

Dia berharap MKD dapat memberikan sanksi tegas terhadap Setya Novanto yang diduga minta saham Freeport dengan mencatut nama Presiden. Jangan sampai sanksi yang diambil MKD seperti halnya laporan-laporan perkara sebelumnya yang memberikan sanksi ringan.

"Kalau misalnya, kayak kemarin saja sanksinya ringan, peringatan. Bukan itu yang kita harapkan. Karena pencatutan nama Presiden. Itu perlu dibahas maksudnya apa?," tegas Inaz.

Lebih lanjut, dia juga mempertanyakan mengapa dalam transkip yang dilaporkan Menteri Sudirman ada perbincangan yang menyangkut untuk bersenang-senang jika proyek yang dimaksud deal. Seperti pembicaraan mengenai keinginan membeli jet, main golf dan lain sebagainya.

"Kenapa dalam forum itu bicara soal beli jet, main golf, kan tidak pantas dalam forum itu, bicara seperti itu. Karena yang hadir orang penting seperti Freeport. Karena itu kita minta penyelidikan adanya pelanggaran. Kita ingin kepentingan dewan jauh lebih baik lagi," tegasnya.

Tak hanya itu, Inaz juga minta agar penegak hukum seperti Kepolisian dan KPK turun tangan mengusut persoalan ini. Sebab, ada indikasi suap dan mencatut nama presiden untuk kepentingan pribadi.

"Bila terbukti, KPK atau polisi bisa meneruskan kasus ini. KPK juga bisa, dalam UU KPK sudah jelas, niat meminta, menjanjikan itu sudah masuk korupsi," tandasnya.

(mdk/lia)