Jelang Pilkada 2018, Bawaslu awasi politik uang dan SARA

Dirinya pun sempat khawatir yang mana pemilu era sekarang ini beda dengan tahun 1999. Affifudin berharap, dari pengawasan Bawaslu dapat mencegah kejadian serupa.

2018-01-04 16:19:18

Bawaslu

Menjelang Pilkada 2018 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggandeng kelompok masyarakat untuk mencegah hal yang melanggar aturan dalam pesta demokrasi tersebut. Beberapa hal yang diperhatikan Bawaslu yakni politik uang dan kampanye SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).

"Satu yang kita inginkan sebelum tahapan Pilkada awal nanti, pertama kita akan lakukan semacam gerakan bersama, temen temen LSM dan pihak terkait organisasi keagamaan dan seterusnya untuk mengkampanyekan dua ini sehingga ini menjadi common awarness gitu, kesadaran bersama," kata anggota Bawaslu Mochammad Affifudin di KPU RI, Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

"Bahwa dampak rusak dari politik yang diwarnai dengan politik uang, yang di warnai dengan politisasi SARA dari sisi negatifnya akan sangat berbahaya, oleh karena itu kami ingin bersama sama dengan golongan masyarakat," tambahnya.

Untuk mengantisipasi kampanye SARA, dia menjelaskan, Bawaslu akan melakukan mediasi lintas agama di daerah setempat. Pihaknya mengharapkan para pemuda maupun aktor aktor lintas iman tersebut mempunyai preferensi dan cara pandang soal bahayanya mengkapitalisasi isu SARA dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dirinya pun sempat khawatir yang mana pemilu era sekarang ini beda dengan tahun 1999. Affifudin berharap, dari pengawasan Bawaslu dapat mencegah kejadian serupa.

"Ada satu hal kekhawatiran kita bahwa kalo Pemilu di 99 itu kan damai aman, pemilu yang tidak berbasis isu identitas mengemuka yang sekian tahun tidak muncul, sekarang ini muncul lagi. Dan jangan sampai terjebak pada sesuatu yang kedua kalinya," tuturnya.

Sementara itu, kata Affifudin, Bawaslu bersepakat dengan Dewan Pers yang esensinya mencegah dan mengawasi kampanye SARA di media. "Untuk mengawasi kampanye di media penyiaran ini dengan Dewan Pers juga, jadi empat lembaga ini kita pastikan dilakukan sebelum proses kampanye dilakukan di awal Januari," tutupnya.

(mdk/fik)